Polemik Jalur Tambang Parung Panjang, DPRD Jabar Minta Aktivitas Tambang Ditutup

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi mengusulkan agar aktivitas tambang di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, ditutup.

Menurut dia, aktivitas tambang lebih banyak merugikan masyarakat.

Salah satu dampak buruknya, banyak warga yang jadi korban kecelakaan karena jalan umum rusak akibat dijadikan perlintasan truk angkutan hasil tambang.

"Kami ingin tutup saja biar enggak rusak alamnya, biar enggak banyak kecelakaan. Apalagi kalau (jalannya) diperbaiki, sayang rusak lagi. Kalau saya cenderung ditutup saja. Saya belum tahu juga ini agak kompleks masalahnya, izin, amdal, kalau ditutup selesai persoalan itu," kata Imam, saat dihubungi, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Siswa Sering Kecelakaan, Ini 6 Tuntutan Sekolah yang Berada di Jalur Tambang Parung Panjang

Jika usulannya dinilai terlalu ekstrem, ia menyarankan agar para pengusaha tambang membuat jalur khusus tambang agar tak mengganggu fasilitas umum.

Ia pun meminta para pemilik tambang ikut membiayai pembuatan jalur khusus angkutan tambang.

"Bisa buat jalan alternatif. Jangan jadi tanggung jawab pemerintah saja, pengusaha harusnya ikut andil bebaskan lahannya, bangun tol berbayar," ujar dia.

Perlu diketahui, pada Oktober 2018 silam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar ada jalur khusus angkutan tambang.

Bahkan, ia pun pernah mengumpulkan para pengusaha tambang untuk mendukung rencana itu. Namun, hingga kini rencana itu tak kunjung terealisasi.

Imam menuturkan, hingga saat ini ia belum mendapat laporan soal perkembangan rencana tersebut.

Namun, beberapa tahun lalu ia sempat meninjau kerusakan Jalan Parung Panjang. Menurut dia, kerusakan jalan itu disebabkan tonase angkutan tambang yang tak sesuai dengan beban jalan.

"Memang dulu kami pernah ke situ untuk melihat masalah jalan yang sebagian sudah diperbaiki. Di situ kami pertimbangkan adalah terkait pemakaian tonase dari truk di sana. Seringkali jalan yang dibuat rusak karena tonase tak sebanding dengan kekuatan jalan," papar dia.

Imam berpendapat, polemik jalur tambang Parung Panjang tak bisa semata jadi beban pemerintah.

Kata Imam, perlu keterlibatan semua pihak agar masalah tersebut tak mengorbankan masyarakat.

"Kalau saya lihat bukan tanggung jawab provinsi dan kabupaten saja. Ini tanggung jawab bersama penambang dan pengguna jalan. Harusnya kita enggak sediakan jalan untuk pengusaha yang merusak lingkungan, harusnya ada kerja sama dan jaminan dari pengusaha, potensi alam rusak jalan juga rusak," kata dia.