Penjelasan Lengkap Wakil Bupati soal 3 Desa Fiktif di Konawe: Dana Rp 5,8 M Tak Pernah Dicairkan

KENDARI, KOMPAS. com- Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, tiga desa yang disebut fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak pernah menerima bantuan dana desa dari Kementerian desa.

Tiga desa tersebut ialah Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai serta Desa Ulu Meraka di Kecamatan Onembute.

Keputusan itu berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sultra pada  27 Juli 2018 sehingga tiga desa itu tidak boleh mendapat bantuan dana desa.

"Jadi, tiga desa itu memang tidak ada, sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemprov Sultra. Jadi, dana desa sebesar Rp 5,8 miliar itu tidak boleh dicairkan sejak 2015, 2016, 2017, dan 2018," ungkap Gusli, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Polda Sultra Temukan 2 Desa Fiktif di Konawe

Dana desa sebesar Rp 5,8 miliar masih tersimpan di kas daerah dan tidak dipergunakan untuk kegiatan apa pun.

Jika ada pernyataan yang menyebutkan bahwa tiga desa itu masih menerima dana desa, Gusli meminta untuk menanyakannya langsung ke Kemendes.

Desa Uepai dan Morehe

Gusli menjelaskan, Desa Uepai tercantum karena faktor human error. Ada kesamaan nama antara Desa Uepai dan Kelurahan Uepai.

"Kenapa bisa? Karena nama Kelurahan Uepai sama dengan nama Desa Uepai, sementara kelurahan tidak bisa terima dana desa," ujar dia.

Adapun Desa Morehe di Kecamatan Uepai juga tidak diberi dana desa karena terdaftar di wilayah Kabupaten Kolak Timur.

"Desa Morehe juga disebabkan pemekaran Kolaka Timur sehingga wilayah administrasi Kabupaten Konawe masuk ke dalam koordinat Koltim sehingga kami akan sanggah nanti di kementerian," ujar Gusli.

Camat Uepai Jasman menjelaskan, Desa Morehe tidak pernah menerima dana desa terhitung sejak 2015.

“Wilayah Desa Morehe tidak jelas karena berada di kawasan hutan lindung setempat,” ucap dia.

Pada umumnya warga Desa Morehe hidup berpindah-pindah alias tidak menetap. Sebagian warga berkebun dan tinggal di desa lain.

Desa Morehe, kata Jasman, berstatus sengketa. Desa ini menjadi perebutan antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolak Timur pada 2014.

Sementara Desa Uepai tidak mendapat pengakuan karena terdaftar sebagai desa definitif.

Sebelumnya, Uepai merupakan nama desa yang pada 2003 berubah status menjadi kelurahan  dan akhirnya menjadi kecamatan.

"Pemekaran Kecamatan Uepai tahun 2003. Sebelumnya Uepai statusnya masih desa. Waktu berjalan, Desa Uepai naik status menjadi kelurahan. Setelah mekar jadi kelurahan, Uepai menjadi Desa Tangkondimpo pada 2007,” kata Jasman.

Pernyataan tersebut senada dengan keterangan Kepala Desa Tangkondimpo Budusila.

Ia menjelaskan, desa yang ia pimpin sebelumnya bernama Desa Uepai, tetapi mengalami pemekaran sehingga berganti nama menjadi Desa Tangkondimpo.

“Yang saya tahu, Desa Uepai pernah ada, tapi sekarang saya tidak tahu lagi karena sudah diduduki oleh kelurahan," ucap dia.

"Yang saya tahu sebelumnya ini Desa Uepai karena Uepai sudah berubah menjadi kelurahan, lalu mengalami pemekaran dan Tangkondimpo menjadi satu desa," Budusila menambahkan.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Desa Fiktif Berpotensi Melanggar Hukum, Harus Diusut!

Desa Ulu Meraka

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, Desa Ulu Meraka tak lagi ada karena desa ini sama dengan nama desa yang ada di Kecamatan Onembute.

Hal itu juga sejalan dengan penjelasan Camat Lambuya Jasmin.

Jasmin menyampaikan, Desa Ulu Meraka dulunya berada di Kecamatan Lambuya.

Namun, kini nama Ulu Meraka terdaftar sebagai nama desa di Kecamatan Onembute, bukan lagi di Lambuya.

“Dulu masih bergabung kecamatan di Kecamatan Induk Lambuya, Puriala, dan Onembute. Memang masih ada Desa Ulu Meraka, tapi ketika mekar ini dua kecamatan, Puriala dan Onembute. Desa Ulu Meraka sudah ada di Onembute," ujar Jasmin.