Polda Sultra Temukan 2 Desa Fiktif di Konawe

Kompas.com - 07/11/2019, 09:05 WIB
iStockphoto

KENDARI, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi Dana Desa akibat adanya desa fiktif di Kabupaten Konawe.

Sejauh ini, penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sultra telah memeriksa 57 orang saksi, termasuk saksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan, penyidik telah melakukan pengecekkan terhadap desa-desa dalam peraturan daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2011.


Selain itu, Polda Sultra juga mengamankan dokumen terkait perkara ini. Dari 56 desa yang dilaporkan fiktif tersebut, kata Dolfie, penyidik melakukan pengecekkan kegiatan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kemendagri maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Baca juga: Masalah Desa Fiktif, Pemerintah Dinilai Lemah Memverifikasi Dana Desa

Dan dari 23 desa itu, terdapat 2 desa di antaranya tidak memiliki warga sama sekali. Namun demikian, Dolfie belum mau menyebut 2 nama desa yang ditemukan fiktif karena alasan masih proses penyelidikan.

“Penyidik sudah periksa saksi dari Kemendagri, kemudian ahli pidana dan ahli adiministrasi negara. Telah dilakukan pemeriksaan fisik kegiatan dana desa bersama ahli lembaga pengembangan jasa konstruksi,” ujar Dolfie, di ruang kerjanya, Kamis (7/11/2019).

Hingga kini, kasus desa fiktif masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka.

Selanjutnya, penyidik masih menunggu hasil cek fisik dari saksi ahli, dan juga menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sultra.

“Masih tunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sultra, setelah itu, ada itu, baru bisa penetapan tersangka,” terang dia.

Dolfie menambahkan, dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan adanya pembentukan desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, yakni salah satunya diduga Perda nomor 7 tahun 2011.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Mereka Menuduh Kami Lebih Kafir dari Polisi', Kata Adik Trio Bom Bali I Soal Perangnya Melawan Radikalisasi

'Mereka Menuduh Kami Lebih Kafir dari Polisi', Kata Adik Trio Bom Bali I Soal Perangnya Melawan Radikalisasi

Regional
Temui Ortu Korban Susur Sungai, Sultan HB X Sampaikan Pesan

Temui Ortu Korban Susur Sungai, Sultan HB X Sampaikan Pesan

Regional
Empat Siswa SMPN 1 Turi Sleman yang Ikut Susur Sungai Belum Ditemukan

Empat Siswa SMPN 1 Turi Sleman yang Ikut Susur Sungai Belum Ditemukan

Regional
Kesaksian Salma, Siswa SMPN 1 Turi yang Selamat Susur Sungai, Arus Deras Tiba-tiba Datang

Kesaksian Salma, Siswa SMPN 1 Turi yang Selamat Susur Sungai, Arus Deras Tiba-tiba Datang

Regional
Tak Kunjung Ada Kabar, Ibu Siswi SMPN 1 Turi: Saya Mohon Doanya

Tak Kunjung Ada Kabar, Ibu Siswi SMPN 1 Turi: Saya Mohon Doanya

Regional
Pelaku Penusukan Anak Korban Kecelakaan di Musi Rawas Serahkan Diri

Pelaku Penusukan Anak Korban Kecelakaan di Musi Rawas Serahkan Diri

Regional
Kronologi Pria di Riau Banting Sepeda Motor karena Tak Terima Ditilang Polisi

Kronologi Pria di Riau Banting Sepeda Motor karena Tak Terima Ditilang Polisi

Regional
Dilaporkan Hilang, Dokter Muda di Palembang Ini Ternyata Liburan ke Lampung

Dilaporkan Hilang, Dokter Muda di Palembang Ini Ternyata Liburan ke Lampung

Regional
Berkas Perkara Bupati Aceh Barat Duel dengan Penagih Utang Dilimpahkan ke Polda

Berkas Perkara Bupati Aceh Barat Duel dengan Penagih Utang Dilimpahkan ke Polda

Regional
Wagub Kaltim Dukung Satu Calon dalam Pilkada Samarinda 2020, Bawaslu Sebut Tak Etis

Wagub Kaltim Dukung Satu Calon dalam Pilkada Samarinda 2020, Bawaslu Sebut Tak Etis

Regional
Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Regional
Siswa SMPN 1 Turi Tewas Saat Susur Sungai, Korban Pertama Ditemukan Tersangkut Batu

Siswa SMPN 1 Turi Tewas Saat Susur Sungai, Korban Pertama Ditemukan Tersangkut Batu

Regional
Sudah Ada Peringatan Akan Turun Hujan Sebelum Siswi SMPN 1 Turi Sleman Susur Sungai

Sudah Ada Peringatan Akan Turun Hujan Sebelum Siswi SMPN 1 Turi Sleman Susur Sungai

Regional
Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Regional
Formasi CPNS untuk Dokter Spesialis Banyak yang Kosong, Ini Penyebabnya

Formasi CPNS untuk Dokter Spesialis Banyak yang Kosong, Ini Penyebabnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X