Pengangguran di Banten Tertinggi di Indonesia, Metode Survei BPS Dipertanyakan

SERANG, KOMPAS.com - Provinsi Banten menduduki peringkat pertama pengangguran tertinggi di Indonesia berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019.

Dari 34 provinsi di Indonesia, persentase pengangguran di Banten sebesar 8,11 persen, atau berada di peringkat terakhir, di atas rata - rata nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya tengah mengkaji metode survei yang dipakai oleh BPS.

Menurutnya, hasil survei bisa saja tidak sesuai realita di lapangan.

"Kita mereview bagaimana survei itu, representatif enggak, itu kan sampling, apakah tepat waktunya, waktu juga menentukan, apakah (yang disurvei) sedang wisuda atau sedang masa akhir studi," kata Muktabar, saat ditemui di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Banten Jadi Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi di Indonesia

Muktabar mengatakan, hasil survei tingkat pengangguran tidak sejalan dengan survei kemiskinan di Provinsi Banten.

Pasalnya, jumlah penduduk miskin di Banten menunjukkan tren penurunan.

Turunnya angka kemiskinan di Banten menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat naik, sehingga, jika dikaitkan dengan hasil survei pengangguran, tidak sejalan. 

"Pengangguran yang tinggi identik kemiskinan yang tinggi. Faktanya kemiskinan menurun di Banten, itu secara etimologi semacam anomali. Keadaan kita kemiskinan menurun ada banyak agenda ekonomi digital berjalan. Sesungguhnya sodara kita punya income memadai," kata dia.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan Provinsi Banten menunjukkan tren penurunan. 

Tercatat pada Maret 2019 sebesar 5,09 persen, atau mengalami penurunan tipis sebesar 0,16 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,25 persen.

Sementara mengenai penyumbang jumlah pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sebesar 13,03 persen.

Muktabar mengatakan, pihaknya tengah menjalankan program penempatan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan daerah. 

Sehingga tidak adalagi lulusan SMK yang tidak terpakai di daerahnya sendiri lantaran tidak sesuai dengan industri yang dibutuhkan.

"Saat ini kan kewenangan SMK, SKH dan SMA sudah ada di tangan Pemprov Banten, sebelumnya kan ada di Kota dan Kabupaten. Jadi sudah mulai digalakkan, kita akan jembatani supaya ada link and match dengan perusahaan," kata dia. 

Baca juga: BPS Sebut Jumlah Pengangguran Turun sejak 2015 hingga 2019