Begini Cara Ganjar Cegah Anggaran Nakal Saat Pembahasan RAPBD Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com - Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menggelar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 dengan DPRD Jateng.

Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengusulkan RAPBD Jateng naik sebesar Rp 2,1 triliun menjadi Rp 28,77 triliun dalam rapat paripurna di DPRD Jateng.

APBD tahun 2018 sebesar Rp 26,63 triliun.

Pembahasan RAPBD di setiap daerah kerap kali menjadi rawan terjadi praktik korupsi.

Ganjar pun mengaku memiliki sejumlah cara untuk mengatasi agar tak ada anggaran nakal yang kerap kali muncul saat pembahasan.

“Dari awal kan kita sudah lakukan sistem perencanaan seperti planning, e-budgeting. Kita kontrol bersama dari situ bisa setiap saat. Semua akan muncul di situ, tidak ada yang ditutupi," ujar Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: UMP Jateng ditetapkan, Ganjar Minta Bupati Wali Kota Kirimkan Rekomendasi UMK 2020

Maka, beberapa yang sifatnya detail harus dikontrol secara bertahap. Mulai dari dinas kemudian asisten, lalu terakhir TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Kendati begitu, kata Ganjar, sampai saat ini belum ditemukan adanya praktik-praktik anggaran yang nakal di Jawa Tengah.

"Belum ada yang aneh-aneh, saya cuma minta coba efisiensi. Berikutnya mencoba untuk jujur. Biasanya yang suka enggak kelihatan itu pos-pos untuk perjalanan dinas. Maka, kalau bisa ya diefisienkan," jelas Ganjar.

Untuk itu, Ganjar memberi peringatan apabila ditemukan indikasi korupsi dalam pembahasan RAPBD di Jateng, pihaknya tak segan-segan untuk mencopot jabatan jajaran yang terlibat.

"Kalau pun ditemukan indikasi korupsi, indikasi mark up atau mark down ya risikonya dia akan kehilangan jabatan. Namun, seandainya mungkin orang hanya salah hitung ya kita betulkan saja," ujar Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, kenaikan anggaran Rp 28,77 triliun diusulkan sebagai upaya meningkatkan ekonomi makro Jawa Tengah.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran juga menjadi program prioritas tahun depan.

Kenaikan terdapat pada pos-pos anggaran yang terkait fasilitas dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, dan infrastruktur.

Baca juga: Jateng Ajukan RAPBD 2020 Sebesar Rp 28,7 Triliun