Pegawai KPK Jadi ASN, Tjahjo Kumolo: Enak kalau Sudah Jadi PNS

Kompas.com - 04/11/2019, 18:26 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan usai menghadiri acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan usai menghadiri acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyampaikan, masih menerima masukan terkait status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Termasuk mendengar masukan dari para pejabat KPK.

"Sekarang kami menerima masukan-masukan, dari pejabat KPK kami juga menerima masukan, nanti kita atur dengan baik," ujar Tjahjo usai menghadiri penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Pegawai KPK Jadi ASN, BKN Sebut Mekanisme Peralihan Tergantung Komisioner Baru

Tjahjo mengatakan, status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2019. Sehingga amanat undang-undang tersebut harus dijalankan.

Menurut Tjahjo, setelah pegawai KPK statusnya menjadi ASN, mereka tidak hanya bertugas di satu lembaga saja, tapi bisa bertugas di kementerian lain.

"Tapi kan enak kalau sudah menjadi PNS, menjadi pegawai KPK dia bisa tugas di kementerian lembaga yang lain, tidak hanya di satu lembaga itu saja. Bisa mutar di mana-mana, bisa menjadi pegawai Kemenpan RB," ujar Tjahjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen.

Selain itu, status kepegawaian KPK juga berubah menjadi ASN. Mereka pun tunduk pada ketentuan UU ASN.

Baca juga: Menpan RB Soal Pegawai KPK Jadi ASN: Ada Proses Seleksi Dong...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.