Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa?

KOMPAS.com - Pemekaran wilayah di Papua yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri disebut hanya akan memperpanjang konflik yang terjadi di Papua.

Tokoh pemuda Papua, George Saa, mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian hanya akan memperpanjang konflik yang tengah terjadi di Papua.

George merujuk pada sejumlah konflik yang terjadi di Papua, di antaranya konflik bersenjata di Nduga hingga aksi-aksi menentang rasialisme yang terjadi di Papua dan Papua Barat, yang menurut data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, menelan korban setidaknya 37 jiwa.

Baca juga: Mahfud MD: Pemekaran Daerah di Papua Baik Secara Politik dan Ekonomi

Jika pemekaran terjadi, George mengkhawatirkan konflik ekonomi yang akan terjadi karena ia sangsi masyarakat asli Papua akan menikmati manfaat langsung dari pemekaran itu.

"(Jika) pemekaran wilayah masuk, pembangunan masuk, ini akan mengundang siapapun dengan segala bentuk kapital yang ada masuk (ke Papua) dan ujung-ujungnya orang Papua dengan tanah wilayahnya menjadi objek pembangunan," ujar George.

George, yang kini bermukim di Jayapura, mengatakan ketidakpuasan masyarakat bisa memicu protes-protes yang bisa berujung pada kekerasan.

Baca juga: Berkas Kasus Tri Susanti, Korlap Demo Asrama Mahasiswa Papua Dilimpahkan Ke Kejaksaan

Getty Images Sejumlah masyarakat Papua khawatir pemekaran wilayah akan berujung pada konflik dengan pihak militer.

Sementara itu, Diego Romario de Fretes, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Cenderawasih mengatakan sejumlah masyarakat Papua khawatir pemekaran wilayah akan berujung pada konflik dengan pihak militer, sebagaimana terjadi di Nduga.

Ia mengatakan pendirian sebuah wilayah baru akan diikuti dengan pembangunan markas-markas militer juga kantor-kantor kepolisian dan itu meresahkan masyarakat, yang disebut Diego trauma dengan pelanggaran HAM.

"Menurut masyarakat yang saya temui, mereka takut, mereka ada di bayang-bayang militer," ujarnya.

Baca juga: Rencana Pemekaran Papua, Menteri Tito: Papua Selatan Sudah Oke...

Sebelumnya, Tito merencanakan pembentukan provinsi Papua Selatan yang terdiri dari Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digul, dan Merauke.

Kabupaten Merauke sendiri rencananya akan dipecah menjadi Kota Merauke dan Kabupaten Merauke.

Keitika ditanya lebih lanjut mengenai pertimbangan untuk menjadikan Papua Selatan sebagai provinsi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, menjawab singkat bahwa hal itu masih dalam kajian kementerian.

Baca juga: Rencana Pemekaran, Ini Kekhawatiran Ketua DPR Papua

Pemekaran, aspirasi siapa?

AFP/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESI Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan, Minggu (27/10/2019). Kunjungan ini menjadi kunjungan kerja pertama Jokowi pascapelantikan dirinya sebagai presiden terpilih periode 2019-2014, 20 Oktober lalu.

"Kenapa di tengah situasi di Papua yang sedang berkonflik di mana-mana?...Ini terkesannya yang mau didorong dan dipaksakan secara sepihak," ujar George.

Menurut George, ide pemekaran wilayah harusnya berasal dari masyarakat, melalui diskusi internal yang melibatkan warga Papua, para akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat setempat hingga provinsi, hingga gubernur.