UMP DIY 2020 Naik 8,51 Persen Jadi Rp 1,7 Juta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Upah Minumum Provinsi (UMP) DIY tahun 2020 menjadi Rp Rp 1.704.608. Nominal itu naik sebesar Rp 133.685 dari UMP tahun 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santosa mengatakan dari hasil rapat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dewan pengupahan telah menyepakati upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2020.

"Hasil rapat menyatakan bahwa metode yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015," ujar Andung di Kepatihan, Selasa (30/10/2019). 

"Penggunaan angka inflasi data-data maupun angka pertumbuhan nasional mengacu pada surat dari Menteri Ketenagakerjaan." 

Baca juga: Momen Sumpah Pemuda, UMP Bangka Belitung Naik Jadi Rp 3,2 Juta

Andung mengungkapkan dari hasil rapat koordinasi bersepakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015, maka Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ada kenaikan 8,51 persen dari tahun 2018.

UMP DIY 2020 ini nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY pada 1 November 2019.

"Total kenaikan 8,51 persen dari UMP 2019, jadi besarannya menjadi Rp 1.704.608, 25," tegasnya.

Di dalam rapat koordinasi juga disepakati untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk tahun 2020.

Baca juga: UMP Sulut Diumumkan 1 November

UMK Yogyakarta Rp 2 juta

UMK untuk Kabupaten Gunungkidul Rp 1.705.000. UMK Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 1.750.500. UMK Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.790.500.

UMK Kabupaten Sleman disepakati Rp 1.846.000. Sedangkan UMK untuk Kota Yogyakarta disepakati sebesar Rp 2.004.000.

"Upah kabupaten/kota akan ditetapkan 2 November 2019. Setelah minimum kabupaten/kota ditetapkan, maka Upah Minimum Provinsi tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah UMK," tandasnya.

Disampaikanya, pada tahun 2021 penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berorientasi pada pengentasan atau pengurangan angka kemiskinan.

Baca juga: UMP Sumatera Selatan Naik Jadi Rp 2,8 Juta

Oleh karenanya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan mengirimkan surat kepada bupati/walikota agar konsolidasi penetapan UMP dan UMK untuk tahun 2021.

"Jadi itu artinya bahwa pendekatan-pendekatan yang dipakai harus berorientasi pada mengurangi angka kemiskinan. Metode belum bisa kita sampaikan, tetapi intinya PP 78 tahun 2015 memang secara peraturan berakhir pada tahun 2020," pungkasnya.