UMP DIY 2020 Naik 8,51 Persen Jadi Rp 1,7 Juta

Kompas.com - 31/10/2019, 10:18 WIB
Ilustrasi kenaikan gaji. SHUTTERSTOCK/Andrii YalanskyiIlustrasi kenaikan gaji.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Upah Minumum Provinsi ( UMP) DIY tahun 2020 menjadi Rp Rp 1.704.608. Nominal itu naik sebesar Rp 133.685 dari UMP tahun 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santosa mengatakan dari hasil rapat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dewan pengupahan telah menyepakati upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2020.

"Hasil rapat menyatakan bahwa metode yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015," ujar Andung di Kepatihan, Selasa (30/10/2019). 

"Penggunaan angka inflasi data-data maupun angka pertumbuhan nasional mengacu pada surat dari Menteri Ketenagakerjaan." 

Baca juga: Momen Sumpah Pemuda, UMP Bangka Belitung Naik Jadi Rp 3,2 Juta

Andung mengungkapkan dari hasil rapat koordinasi bersepakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015, maka Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ada kenaikan 8,51 persen dari tahun 2018.

UMP DIY 2020 ini nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY pada 1 November 2019.

"Total kenaikan 8,51 persen dari UMP 2019, jadi besarannya menjadi Rp 1.704.608, 25," tegasnya.

Di dalam rapat koordinasi juga disepakati untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk tahun 2020.

Baca juga: UMP Sulut Diumumkan 1 November

UMK Yogyakarta Rp 2 juta

UMK untuk Kabupaten Gunungkidul Rp 1.705.000. UMK Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 1.750.500. UMK Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.790.500.

UMK Kabupaten Sleman disepakati Rp 1.846.000. Sedangkan UMK untuk Kota Yogyakarta disepakati sebesar Rp 2.004.000.

"Upah kabupaten/kota akan ditetapkan 2 November 2019. Setelah minimum kabupaten/kota ditetapkan, maka Upah Minimum Provinsi tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah UMK," tandasnya.

Disampaikanya, pada tahun 2021 penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berorientasi pada pengentasan atau pengurangan angka kemiskinan.

Baca juga: UMP Sumatera Selatan Naik Jadi Rp 2,8 Juta

 

Oleh karenanya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan mengirimkan surat kepada bupati/walikota agar konsolidasi penetapan UMP dan UMK untuk tahun 2021.

"Jadi itu artinya bahwa pendekatan-pendekatan yang dipakai harus berorientasi pada mengurangi angka kemiskinan. Metode belum bisa kita sampaikan, tetapi intinya PP 78 tahun 2015 memang secara peraturan berakhir pada tahun 2020," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Aturan Baru soal Syarat Masuk ke Kepri Melalui Laut dan Udara

Ini Aturan Baru soal Syarat Masuk ke Kepri Melalui Laut dan Udara

Regional
Gempa Magnitudo 5,1 di Sulawesi Utara, Terasa di Bitung dan Tondano

Gempa Magnitudo 5,1 di Sulawesi Utara, Terasa di Bitung dan Tondano

Regional
Jenazah Kopilot Fadly Tiba, Sang Ayah: Dia Gugur Dalam Tugas, Semoga Syahid

Jenazah Kopilot Fadly Tiba, Sang Ayah: Dia Gugur Dalam Tugas, Semoga Syahid

Regional
Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Terjadi di Majene

Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Terjadi di Majene

Regional
Cerita Warga Teluk Dawan, Bertahun-tahun Diteror Buaya, Pemerintah Hanya Pasang Spanduk

Cerita Warga Teluk Dawan, Bertahun-tahun Diteror Buaya, Pemerintah Hanya Pasang Spanduk

Regional
Awan Panas Guguran Muncul di Gunung Merapi, Jarak Luncur 1,5 Kilometer

Awan Panas Guguran Muncul di Gunung Merapi, Jarak Luncur 1,5 Kilometer

Regional
Kemensos dan Dinsos Sulsel Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar

Kemensos dan Dinsos Sulsel Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar

Regional
Cerita Wali Kota Bandung Oded 8 Hari Melawan Covid-19, Batal Jadi Penerima Vaksin Tahap Pertama

Cerita Wali Kota Bandung Oded 8 Hari Melawan Covid-19, Batal Jadi Penerima Vaksin Tahap Pertama

Regional
Wali Kota Jambi Tunda Sistem Belajar Tatap Muka, Ini Alasannya

Wali Kota Jambi Tunda Sistem Belajar Tatap Muka, Ini Alasannya

Regional
15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

Regional
Cerita Dewi Jadi Korban Perampokan, Salah Satu Pelaku Hamil 8 Bulan, Awalnya Mengaku Beli Kerupuk

Cerita Dewi Jadi Korban Perampokan, Salah Satu Pelaku Hamil 8 Bulan, Awalnya Mengaku Beli Kerupuk

Regional
Aksi Ibu Hamil Bersama Anak dan Menantu Merampok Toko Sembako, Gasak Uang Rp 200 Juta

Aksi Ibu Hamil Bersama Anak dan Menantu Merampok Toko Sembako, Gasak Uang Rp 200 Juta

Regional
Masyarakat Korban Gempa Mamuju Diminta Tenang, Bantuan TNI Segera Tiba

Masyarakat Korban Gempa Mamuju Diminta Tenang, Bantuan TNI Segera Tiba

Regional
Fakta TNI AD Dirikan RS Darurat di Solo, Kasus Covid-19 Tinggi, Berlokasi di Benteng Vastenburg

Fakta TNI AD Dirikan RS Darurat di Solo, Kasus Covid-19 Tinggi, Berlokasi di Benteng Vastenburg

Regional
Gempa Bumi Magnitudo 5,2 Terjadi di Sulawesi Utara

Gempa Bumi Magnitudo 5,2 Terjadi di Sulawesi Utara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X