Soal Kuota CPNS, Pemkab Garut Belum Terima Surat Resmi dari Kemenpan

Kompas.com - 29/10/2019, 16:44 WIB
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi saat diwawancara, Selasa (29/10/2019) di kantor BKD Garut. KOMPAS.com/ARI MAULANA KARANGKepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi saat diwawancara, Selasa (29/10/2019) di kantor BKD Garut.

GARUT, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mendapat kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 sebanyak 838 orang.

Hal ini diketahui dari surat bernomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tertanggal 28 oktober 2019 yang bisa diakses di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut Didit Fajar Putradi  membenarkan surat dari Kemenpan RB yang menetapkan kuota CPNS untuk kementerian dan pemerintah daerah tersebut.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2019 Segera Dibuka, Ini Syarat dan Dokumen yang Diperlukan

Namun, menurut Didit, pihaknya belum menerima surat tersebut secara langsung.

“Sampai saat ini kita belum menerima surat resminya dari Kemenpan ke Bupati, makanya saya juga belum berani memastikan, tapi memang surat itu bisa diakses di website Kemenpan,” kata Didit saat ditemui, Selasa (29/10/2019).

Menurut Didit, jika surat resmi tersebut telah diterima, pihaknya baru akan melakukan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan Pemkab Garut untuk pelaksanaan seleksi CPNS.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Didit memaparkan, jika melihat kuota CPNS yang ditetapkan untuk Pemkab Garut dalam surat tersebut, sebenarnya melebihi ajuan yang dibuat oleh Pemkab Garut.

Sebab, Pemkab Garut sendiri mengajukan kuota sebanyak 238 orang yang semuanya adalah untuk tenaga administrasi dan tenaga teknik.

“Yang kuota 838 itu, semuanya untuk tenaga guru, kesehatan dan penyuluh, tidak ada tenaga administrasi dan teknik,” kata Didit.

Menurut Didit, Pemkab Garut memang tidak mengajukan untuk tenaga pendidik, karena sebelumnya sudah ada seleksi tenaga pendidik, kesehatan dan penyuluh dari jalur honorer untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada saat itu ada 1.244 honorer yang dinyatakan nilainya di atas standar yang ditetapkan.

Menurut Didit, Pemkab Garut akan menunggu hasil verifikasi oleh pemerintah pusat terkait penetapan kuota CPNS, agar tidak tumpang tindih dengan tenaga honorer yang telah lulus seleksi.

“Kita tunggu verifikasi dari pusat, agar nanti setelah keluar formasinya (CPNS), tidak tumpang tindih dengan tenaga honorer yang sudah lulus seleksi PPPK,” kata Didit.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X