Presiden Tampung Aspirasi Pemekaran di Papua, Ini Tanggapan Kepala Daerah

JAYAPURA, KOMPAS.com - Usai meresmikan Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019), Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media.

Salah satu hal yang disampaikan presiden adalah permintaan pemekaran provinsi di Papua.

"Tapi yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran, tapi untuk aspirasi yang disampaikan ke saya segera akan saya tindakan lanjuti," ujar Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Puncak Willem Wandik memandang permintaan pemekaran muncul karena sejauh ini masih ada ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah.

Baca juga: Mendagri Sebut Usulan Pemekaran Papua dan Papua Barat Tak Terhambat Moratorium

Pemekaran ia anggap sebagai sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan.

"Menurut saya pemekaran itu sebenarnya konsep percepatan, contoh saja dulu Papua hanya 9 kabupaten, ketika dibentuk berbagai kabupaten di Papua, percepatan (pembangunan) luar biasa, setelah itu ada dua provinsi," kata Willem di Jayapura, Selasa (29/10/2019).

Namun, ia juga meminta agar pemekaran provinsi di tanah Papua harus berdasarkan wilayah adat.

"Kalau sekarang daerah-daerah meminta pemekaran, saya pikir harus dilihat dari sosial kultural berdasarkan 7 wilayah adat. Tetapi kriteria pemekaran pasti ada, berdasarkan kajian yang baik sehingga pemekaran itu bisa berjalan," tuturnya.

Baca juga: 13 Kali ke Papua Selama Jadi Presiden, Jokowi: Terjemahkan Sendiri Artinya Apa...

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe sempat menyampaikan pemekaran Papua dilakukan tidak boleh setengah-setengah.

Pemekaran harus dilakukan menjadi tujuh provinsi sesuai jumlah wilayah adat yang ada di tanah Papua.

“Kalau mau mekarkan Papua, sekaligus saja dimekarkan menjadi tujuh provinsi sesuai wilayah adat masing-masing dengan status otonomi khusus bagi masing-masing,” tuturnya.

Tujuh wilayah adat yang dimaksud adalah, wilayah adat Tabi atau Mamta, Saireri, Domberai, Bomerai, Anim Ha, Lapago, dan Meepago.