Komisi IV DPR Panggil Eks Mentan Amran Sulaiman soal Data Lahan Baku Sawah

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR akan memanggil mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pemanggilan itu terkait dengan ucapan Amran soal data lahan baku sawah yang disahkan empat lembaga sebagai data mafia. Pernyataan Amran itu dilansir sejumlah media nasional.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mempertanyakan alasan Amran baru mengungkapkan pernyataan data lahan pertanian sebagai data mafia saat purnatugas sebagai Menteri Pertanian.

"Kita akan undang Pak Amran untuk menyampaikan apa seluruhnya yang menjadi temuannya. Pak Amran harus menyampaikan secara terbuka dan menteri yang baru harus menerima. Kan kita harus memperbaiki negeri ini," kata Dedi di sela-sela acara bebersih Sungai Cilamaya di Cibatu, Purwakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Deretan PR Menteri Pertanian 5 Tahun ke Depan Menurut Amran Sulaiman

Hasil dari pertemuan itu, kata Dedi, akan menjadi evalusi dan masukan bagi pemerintah, termasuk pengolahan data di daerah.

Terlepas dari hal tersebut, menurut Dedi, Indonesia tidak bisa membangun swasembada pangan jika didasarkan pada data yang tidak valid.

Padahal, pemerintahan Jokowi diharapkan bisa mewujudkan swasembada pangan di seluruh Indonesia.

"Saya tidak menyebut itu data mafia atau data apa pun, saya menyebut data tidak valid. Karena penyajian data yang tidak valid, melahirkan perencanaan yang tidak valid," katanya.

Masih menurutnya, perencanaan yang tidak valid akan menyebabkan proses produksi yang juga tak valid. Angka-angka produksi dikhawatirkan tidak obyektif lantaran dibuat hanya dengan imajinatif semata.

"Itu akan berbahaya bagi ketersediaan pangan. Implikasinya adalah dalam keadaan tertentu kita harus impor," katanya.

Dedi menyebut, areal pertanian bukan saja persawahan yang luas, melainkan juga persawahan yang sempit, yang juga mestinya tak luput dari perhatian.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi pertanian yang tepat.

Misalnya memberikan subsidi bagi petani yang proses produksinya menggunakan alat, seperti pompa dan traktor, sehingga para petani kita mendapatkan proses produksi yang murah.

"Problem petani saat ini adalah biaya produksi yang mahal, sedangkan mereka harus mengikuti keinginan masyarakat banyak. Misalnya, padi tidak boleh dijual lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Dedi juga meminta pemerintah tak hanya fokus pada reboisasi. Sebab, ia menilai banyak pihak masih konsen pada seremoni gerakan tanam pohon. Namun, di sisi lain penebangan pohon marak terjadi.