Tokoh Papua Desak Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

KOMPAS.com - Salah satu tokoh Papua dari Suku Amungme di Kabupaten Mimika, Yosep Kilangin, berharap Presiden Joko Widodo tidak hanya mengurusi masalah pembangunan infrastruktur, tetapi juga permasalahan mendasar di Papua, yaitu kasus pelanggaran HAM.

Yopi mengaku respek dengan berbagai kebijakan dan terobosan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Papua dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pendekatan pembangunan infrastruktur itu juga harus disertai upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua masa lalu maupun yang terjadi sekarang ini.

"Jangan sampai sekarang kita hanya sibuk urus pembangunan ini dan itu, tapi masalah yang paling mendasar kita lupakan. Kami juga berharap Presiden Jokowi melihat lagi UU Otsus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001), katanya akan diubah lagi dengan menambahkan Otsus plus. Kekhususan Papua itulah yang harus diatur secara baik," ujar Yopi, dilansir dari Antara

Baca juga: Kunjungi Ambon, Presiden Jokowi Akan Luangkan Banyak Waktu Bersama Warga

Yosep menjelaskan, permasalahan pelanggara HAM yang menelan banyak korban jiwa tersebut belum terselesaikan secara tuntas.

"Soal pelanggaran HAM yang sudah beberapa kali terjadi ini sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas. Presiden Jokowi fokus untuk menyelesaikan itu terlebih dahulu," kata Yopi Kilangin di Timika, Senin, seperti dilansir dari Antara.

Yosep juga mengingatkan, pemerintah sebetulnya sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan membentuk sejumlah tim, baik yang bergerak di tingkat nasional maupun daerah.

Hal itu, menurut Yosep, harus segera dilanjutkan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut.

"Tim-tim yang sudah pernah dibentuk itu coba serius untuk menyelesaikan ini dengan memanggil orang Papua lalu duduk dan bicara dari hati ke hati. Hal-hal itu sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh Papua ke Presiden Jokowi, mengapa tidak ditindaklanjuti," kata Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.

Baca juga: "Pembangunan Jembatan Holtekamp Papua, Bukti Jokowi Tak Setengah Hati"

Sementara itu, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Theologi/STFT Fajar Timur Jayapura tersebut berharap Presiden Jokowi bisa belajar dari kasus-kasus yang terjadi di Papua di masa akhir periode pertama sebagai Presiden RI.

"Pak Jokowi harus belajar banyak dari kasus yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, mengapa kemarin itu orang Papua begitu marah karena masih ada dendam di hati orang Papua. Hal-hal itu tidak pernah dibuka secara terang-benderang untuk dibicarakan dan diselesaikan. Ketika ada pemicu, akhirnya meledak di mana-mana," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah pelantikan sebagai Presiden RI, Jokowi melakukan kunjungan perdana ke dua provinsi ujung timur Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Sesuai agenda, pada Minggu (27/10), Presiden Jokowi memulai kunjungan di Papua dengan melawat ke Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya pada Senin pagi ini Presiden Jokowi bersama rombongan melanjutkan lawatan ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang pada 23 September lalu dilanda kerusuhan massal hingga menelan korban jiwa puluhan orang dan ratusan bangunan, baik kantor pemerintah, swasta, maupun rumah penduduk dibakar massa.

Sebelum mengakhiri kunjungan di Papua, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan jembatan Holtekamp di Kota Jayapura pada Senin petang.