KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Papua pada periode keduanya sebagai presiden.
Tapi pengamat LIPI menyebut kunjungan ini akan sia-sia belaka jika tak menyentuh persoalan kekerasan maupun pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan Papua menjadi pilihan penting Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja pertamanya, karena Indonesia kawasan timur adalah prioritasnya.
Baca juga: Senin Sore, Jembatan Youtefa Papua Diresmikan
"Yang paling penting, hari ini (27/10/2019), Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana disambung dengan antusias. Berjumlah dengan ribuan warga di 10 kecamatan," ujar Ngabalin kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut Jokowi tak sendiri. Dia didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, dan pejabat lainnya.
Jika merujuk pada agenda kepresidenan, rencananya Jokowi akan mengecek sejumlah proyek infrastruktur seperti akses jalan dari Pegunungan Arfak di Papua Barat menuju Manokwari dan bandara.
Baca juga: Pembangunan Jembatan Holtekamp Papua, Bukti Jokowi Tak Setengah Hati
Proyek lain yang bakal dikunjungi Jokowi yakni Jembatan Holtekamp di Jayapura.
Menurut Ngabalin, jembatan berwarna merah yang menelan anggaran Rp1,3 triliun ini disebut sudah dirancang sejak zaman mantan Presiden Soeharto tapi baru dirampungkan di era Jokowi. Karena itulah, penting diresmikan pada Senin (28/10/2019).
"Itu jembatan sudah berpuluh-puluh tahun tak bisa terlaksana, sejak zaman Pak Harto."
Baca juga: Demi Kelancaran Infrastruktur, Wamen PUPR Ajak Dialog Warga Papua
Selanjutnya presiden disebut akan meninjau Wamena, kota yang sempat porak-poranda dilanda kerusuhan beberapan waktu lalu dan menyebabkan setidaknya 31 orang meninggal dan menyebabkan ratusan rumah serta ruko rusak dibakar massa.
Untuk kasus itu, kata Ngabalin, Presiden Jokowi tak mungkin alpa. Sebab jauh-jauh hari telah memerintahkan Polri menangkap pelaku dan mengungkap otak di balik kerusuhan tersebut.
"Tidak mungkin presiden lupa, karena itu menyangkut nyawa," tukasnya.
Baca juga: Mendagri Harap Jembatan Holtekamp Jadi Kebanggan Masyarakat Papua
Cara yang sama dilakukan ketika Jokowi memasukkan dua orang Papua dalam kabinet; Wempi Wetimpo dan Bahlil Lahadalia.