Gubernur Murad Pernah Surati Jokowi agar Pilih Menteri dari Maluku, tapi Kenyataannya...

AMBON, KOMPAS.com - Jauh sebelum pengumuman kabinet, Gubernur Maluku Murad Ismail telah menyurati Presiden Jokowi agar ada perwakilan dari Maluku yang duduk jadi menteri.

“Saya tulis surat langsung,” kata Murad saat dimintai tanggapannya terkait kabinet Jokowi, usai menghadiri acara Muyawarah VIII Kadin Provinsi Maluku dan forum bisnis, investasi di Hotel Santika Ambon, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Maluku Tidak Dapat Jatah Menteri, Ini Komentar Gubernur Murad

Namun, apakah Presiden akan menanggapi surat tersebut itu menjadi kewenangan Jokowi.

“Saya dengan ketua DPRD tulis surat, tapi kalau belum dikasih kita mau apa? Apa kita harus rebut?” kata Murad.

Murad menilai masuk atau tidaknya perwakilan orang Maluku di jajaran kabinet tidak terlalu penting, sehingga masalah tersebut tidak perlu dipersoalkan.

Menurut Murad yang lebih penting adalah kepala daerah mengenal semua menteri yang baru saja dilantik.

“Kalau cuma satu menteri, cuma menteri kelutan kita lebih rugi, lebih baik semua menteri kita kenal itu lebih bagus,” kata dia.

Murad menyampaikan, banyak menteri yang berasal dari PDI-Perjuangan.

Sebagai satu-satunya Ketua DPD PDI-P yang menjabat gubernur di Indonesia, maka tentu kader-kader PDI-P yang duduk di dalam kabinet akan memperhatikan Maluku.

“Menteri sosial itu teman dari saya (saat) masih di Medan dulu dan kebetulan dari PDI-P. Jadi menteri banyak sekali orang PDI-P. Saya ketua PDI-P, satu-satunya yang gubernur di seluruh Indonesia dan sudah pasti PDI-P akan mengingat Maluku. Kalian semua percaya pada saya,” ujar dia. 

Baca juga: Gubernur Maluku Murad Ismail Tidak Ingin Ada OTT KPK di Maluku