Bantah Kerabat Kesultanan Kutai, Gubernur Kaltim Pastikan Lahan Ibu Kota Milik Negara

Bergabung ke NKRI

Isran mengakui Kesultanan Kutai menguasai hampir seluruh wilayah Kaltim mulai dari wilayah PPU, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan hingga Kutai Barat, Mahulu dan Berau.

Penguasaan itu tak lagi dipertahankan karena kesultanan Kutai sudah bergabung ke NKRI.

"Kalau dulu iya, wilayah kesultanan itu sangat luas, tapi sekarang kan punya negara, ada UU," kata Isran.

Karena itu, Isran meminta agar semua pihak dan tokoh masyarakat di Kaltim mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Pengalaman sejarah, masyarakat Kaltim sangat terbuka dengan semua anak bangsa di seluruh Indonesia yang masuk ke Kaltim.

Keterbukaan itu bahkan telah dilakukan sejak era kesultanan Kutai yang menjadi kerajaan tertua di Indonesia.

Baca juga: Soal Ibu Kota, Bappenas Pastikan Itu Lahan Negara, Bukan Kesultanan

Klaim pihak kesultanan Kutai

Sebelumnya, kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Ketua Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pengeran Ario Jaya Winata, mengatakan lahan di wilayah di ibu kota negara adalah lahan kesultanan bukan negara.

Karena itu, pihaknya meminta agar negara memberi penghargaan dan eksistensi atas keberadaan mereka.

"Itu lahan kesultanan, bukan negara," ungkap dia, Sabtu (19/10/2019) lalu di Tenggarong Kukar.