"Nanti BPJS pusat yang melakukan pembayaran. Kalau yang untuk RSUD Ungaran, saat ini verifikasi yang dilakukan sampai di bulan Mei sampai Juli, tagihan sekitar Rp 10,5 miliar," ujar dia.
Pembayaran diprioritas terhadap layanan yang lebih dulu masuk verifikasi, atau dengan cara first in first out.
Menurutnya, ada tiga opsi untuk menyeimbangkan neraca BPJS Kesehatan, yaitu penyesuaian tarif agar sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian tarif terakhir dilakukan pada 2016.
Opsi kedua, penyesuaian manfaat yang berarti pengurangan terhadap layanan kepada anggota BPJS.
Terakhir, berharap adanya dana talangan dari pemerintah.
"Dari ketiga opsi tersebut, pilihan dana talangan adalah yang paling realistis dan tidak menganggu layanan kepada masyarakat," ujar Titus.
Dia mengimbau kepada anggota BPJS Kesehatan agar tertib dan rutin melakukan pembayaran iuran.
Menurutnya, pola pikir masyarakat saat ini masih banyak yang mencari untung dari BPJS, yakni membayar tapi mendapat layanan yang lebih.