Tak Ingin Ada OTT, Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Maluku Tak Berbuat Tercela

Kompas.com - 23/10/2019, 20:33 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerja sama (PKS) seluruh Pemerintah Daerah di Maluku terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah di gedung Islamic Center, Waihaong, Ambon, Rabu (23/10/2019) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYWakil Ketua KPK Alexander Marwata menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerja sama (PKS) seluruh Pemerintah Daerah di Maluku terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah di gedung Islamic Center, Waihaong, Ambon, Rabu (23/10/2019)


AMBON, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengaku, tidak ingin ada kepala daerah di Maluku yang terkena Operasi Tangkap Tangan atau OTT karena menyalahgunakan kewenangannya.

Marwata meminta kepala daerah di Maluku untuk menghindari perbuatan tercela saat mengemban tugas.

Karena jabatan yang diemban tersebut, harus dijadikan sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan sebatas untuk mencari penghasilan.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah Harap Tak Ada Lagi Menteri Jokowi Terjerat KPK

Permintaan itu disampaikan Marwata saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerja sama (PKS) seluruh pemerintah daerah di Maluku, terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah di gedung Islamic Center, Waihaong, Ambon, Rabu (23/10/2019), yang fasilitasi oleh KPK.

"Untuk itu, saya ingatakan kepada bapak/ibu untuk menghindari tindakan tercela, dan saya yakin kedepan tidak ada kepala daerah di Maluku yang terkena OTT,” pesan Marwata.

Marwata mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah sangat mahal hingga mencapai puluhan miliar.

Sehingga setelah terpilih ada kepala daerah yang berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan modal kampanye yang sudah dikeluarkan. Tak jarang banyak kepala daerah yang terjebak dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga: Zainudin Amali, Menpora Baru yang Akrab dengan KPK

“Mudah-mudahan kepala daerah di Maluku tidak begitu, tidak keluar uang sepersen pun untuk menjadi kepala daerah. Sehingga tidak mempunyai tanggungan untuk mengembailkan modal yang sudah dikeluarkannya,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jika ada kepala daerah yang terpilih berpikir untuk mengembalikan modal kampanye maka pasti akan terjebak dengan masalah hukum.

“Kalau bapak berpikir menjadi kepala daerah untuk mengembalikan modal kampanye pasti akan terjebak, kita tahu sendiri penghasilan kepala daerah bupati/walikota tidak mencapai 100 juta," ujar dia. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asrama Pondok Pesantren di Puncak Bogor Hangus Terbakar

Asrama Pondok Pesantren di Puncak Bogor Hangus Terbakar

Regional
Kasus Dugaan Prostitusi Artis H, Polisi Tetapkan R sebagai Tersangka

Kasus Dugaan Prostitusi Artis H, Polisi Tetapkan R sebagai Tersangka

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak Pemkot Gorontalo Akan Lakukan Pembatasan Khusus di Kecamatan

Kasus Covid-19 Melonjak Pemkot Gorontalo Akan Lakukan Pembatasan Khusus di Kecamatan

Regional
Marak Kapal Cantrang di Natuna, Nelayan Mengadu ke Susi

Marak Kapal Cantrang di Natuna, Nelayan Mengadu ke Susi

Regional
Muncul Klaster Pekerja Media di Jatim, Gugus Tugas Covid-19: Kami Yakin Bisa Ditangani

Muncul Klaster Pekerja Media di Jatim, Gugus Tugas Covid-19: Kami Yakin Bisa Ditangani

Regional
Wanita Ini Jual Rumah dan Siap Dinikahi Pembelinya

Wanita Ini Jual Rumah dan Siap Dinikahi Pembelinya

Regional
Ibu-ibu Bawa Anaknya Demo Tuntut Sekolah Dibuka, Ini Tanggapan Disdik Pamekasan

Ibu-ibu Bawa Anaknya Demo Tuntut Sekolah Dibuka, Ini Tanggapan Disdik Pamekasan

Regional
Positif Corona, Sekda Grobogan: Keluhan Saya Tidak Bisa Tidur Nyenyak

Positif Corona, Sekda Grobogan: Keluhan Saya Tidak Bisa Tidur Nyenyak

Regional
Mahasiswanya Gantung Diri Diduga Depresi Skripsi Sering Ditolak Dosen, Ini Penjelasan Universitas

Mahasiswanya Gantung Diri Diduga Depresi Skripsi Sering Ditolak Dosen, Ini Penjelasan Universitas

Regional
2 Pasien Covid-19 di Riau Merasa Nyeri di Perut dan Ulu Hati

2 Pasien Covid-19 di Riau Merasa Nyeri di Perut dan Ulu Hati

Regional
Menkes Terawan Akan Pimpin Langsung Penanganan Covid-19 di Jawa Timur

Menkes Terawan Akan Pimpin Langsung Penanganan Covid-19 di Jawa Timur

Regional
Viral, Video Ibu-ibu Unjuk Rasa di Depan SD, Tuntut Sekolah Dibuka Kembali

Viral, Video Ibu-ibu Unjuk Rasa di Depan SD, Tuntut Sekolah Dibuka Kembali

Regional
Pejabat Desa Perkosa Bocah SD Yatim Berkali-kali, Ketahuan Saat Coba Lamar Korban

Pejabat Desa Perkosa Bocah SD Yatim Berkali-kali, Ketahuan Saat Coba Lamar Korban

Regional
19 Tenaga Medis di Samarinda Positif Corona karena Transmisi Lokal

19 Tenaga Medis di Samarinda Positif Corona karena Transmisi Lokal

Regional
Dekan UNS Surakarta: 25 Mahasiswa PPDS Positif Covid-19 Belum Ada yang Diwisuda

Dekan UNS Surakarta: 25 Mahasiswa PPDS Positif Covid-19 Belum Ada yang Diwisuda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X