BKN: Pengurangan Struktural Eselon Bisa Kurangi Anggaran Negara

Kompas.com - 21/10/2019, 18:56 WIB
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat menemui wartawan KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAKepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat menemui wartawan

 

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana akan menghilangkan struktural eselon III dan IV. Rencana ini disampaikan Jokowi dalam pidato usai pelantikan.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, belum mendapat arahan lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Tetapi yang jelas BKN sangat setuju jika ada usaha-usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Kalau ternyata setelah diteliti, pengurangan jumlah eselon itu akan mempengaruhi atau memperbaiki kinerja birokrasi kenapa tidak," ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di kantor regional I BKN Yogyakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Bersiap, Ini Jadwal Rekrutmen CPNS 2019 Hasil Rakonas Kepegawaian BKN

Mohammad Ridwan menyampaikan, berdasarkan data kepegawaian bulan Juni 2019, jumlah eselon I di Indonesia ada 575 orang atau 0,12 persen. Sedangkan eselon II ada 19.463 orang atau 4,23 persen.

Sehingga total eselon I dan eselon II di Indonesia ada sekitar 20.000 atau 4,35 persen. Sedangkan total eselon I sampai eselon V sekarang jumlahnya 460.067 orang.

"Jika secara drastis eselon III, IV dan V dikurangi maka kita akan berhadapan dengan manajemen PNS sejumlah 430.000 orang.Tapi saya kira posisinya tidak begitu, semuanya pasti ada tahapan dan sebagainya," tandasnya.

Hanya saja, sampai saat ini, pihaknya belum bisa memberikan jawaban mengenai penempatan para PNS eselon III dan IV setelah jabatannya dihilangkan. Sebab, pihaknya belum mendapat arahan.

"Saya belum tahu, Saya belum mendapat arahan, baru saja Pak Jokowi bicara seperti itu kan," ucap Ridwan.

Baca juga: Beredar Surat Pelatihan dan Sertifikasi ASN di Bogor, BKN Pastikan Hoaks

Mohammad Ridwan menuturkan sudah ada kementerian dan lembaga yang sudah menerapkan minimum eselonisasi yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka mempunyai kantor perwakilan di daerah.

"Kepala kantor itu eselon IIA, kemudian eselon III nya kepala bagian tata usaha. Eselon IV di bawah tata usaha ada kasubag umum, kasubag kepegawaian dan kasubag keuangan," ucapnya

"Di teknis tidak ada sama sekali eselon lain," tambahnya.

Menurutnya, pengurangan struktural eselon dapat mengurangi pengeluaran negara. Sebab pejabat eselon ada tunjangan struktural.

"Ya kalau dikurangi, tentu akan mengurangi pengeluaran negara juga," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X