Ridwan Kamil Minta Jokowi Bantu Pembentukan DOB Jabar

Kompas.com - 21/10/2019, 14:05 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Senin (21/10/2019). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Senin (21/10/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Presiden Joko Widodo membantu rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat.

Ia mengaku ingin menyampaikan persoalan DOB Jabar secara langsung kepada Jokowi setelah pembentukan kabinet.

"Ya saya ingin menghadap probem Jabar adalah pemekaran wilayah. Kita 50 juta jiwa ini daerahnya hanya 27 daerah," ungkap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Mengaku Tak Dihubungi Jokowi soal Posisi Menteri

Ia menuturkan, pembentukan DOB di Jabar sangat mendesak mengingat Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Tak sebandingnya populasi penduduk dengan jumlah wilayah mempengaruhi kebijakan fiskal.

"Kegagalan DOB di luar Jabar jangan dijadikan alasan kami jadi korban, padahal kami butuh. DOB  Jabar ini berhasil semua, Banjar, Pangandaran, berhasil. Ini jangan dipikir rata, tapi liat situasi, itu harapn kita," tutur dia.

Jika pemekaran wilayah tak bisa dilakukan, ia berharap ada keadilan fiskal bagi Jabar untuk mendorong pemerataan pembangunan di tiap daerah.

"Kedua, kalau itu tidak bisa, maka harus ada perbaikan fiskal karena fiskal Jabar dengan Jatim saja bedanya Rp 15 triliun lebih, padahal jumlah penduduknya lebih sedikit," ujar dia.

Baca juga: PDI-P Jabar Singgung soal Interpelasi terhadap Ridwan Kamil

"Makanya kalau Bogor pengen ini, Bekasi pengen apa, pelayanan kurang maksimal ya wajar makanya harus bisa diselesaikan dalam lima tahun," tambah Emil.

Pemprov Jabar sendiri telah melayangkan pengajuan DOB beberapa tahun lalu.

Namun, hingga kini, belum ada jawaban. Menurut Emil, masalah DOB merupakan keputusan politik.

"Ini keputusan politik, ada isu eselon diubah jadi dua itu kan politik. Maka semua politik dan ujung politik ini ada di Presiden," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X