PDI-P Jabar Singgung soal Interpelasi terhadap Ridwan Kamil

Kompas.com - 18/10/2019, 21:22 WIB
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono didampingi ketua DPC PDIP Garut Yudha Pudja Turnawan saat diwawancara wartawan, Jumat (18/10/2019) KOMPAS.COM/ARI MAULANA KARANGKetua DPD PDIP Jabar Ono Surono didampingi ketua DPC PDIP Garut Yudha Pudja Turnawan saat diwawancara wartawan, Jumat (18/10/2019)

GARUT, KOMPAS.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa lebih meningkatkan komunikasi dengan lembaga legislatif yang jadi mitranya.

"Saya sarankan ke gubernur, jangan pernah berhenti lakukan komunikasi baik dengan DPRD maupun dengan pimpinan partai," jelas Ono kepada wartawan usai membuka rapat konsolidasi internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut di Hotel Agusta Cipanas, Jumat (18/10/2019).

Ono mengakui, telah mendengar ada wacana soal interpelasi dari beberapa partai politik kepada Ridwan Kamil.

Baca juga: Atalia Ridwan Kamil Akui Angka Stunting di Jawa Barat Cukup Tinggi

 

Namun, PDI-P belum bisa menyikapi secara serius karena belum mengetahui pasti substansi yang diusung dalam interpelasi tersebut.

"Ya, wacana sudah ada, tapi kita kan belum tahu serius atau tidak, nanti dilihat dari pengajuan resminya," katanya.

Ono mengaku, dari laporan anggota DPRD Jabar dari PDI-P, sampai saat ini belum ada pengajuan resmi soal interpelasi di DPRD Jabar. Karenanya, PDI-P sampai saat ini belum bisa menyikapinya.

Jika nantinya sudah ada ajuan interpelasi secara resmi, menurut Ono PDI-P, akan mempelajari terlebih dahulu draft ajuannya.

Ono mengaku sampai saat ini belum pernah diajak bicara secara khusus soal interpelasi oleh partai lain.

Jikapun ada pertemuan di kantor PKB, itu sifatnya silaturahmi biasa dan dirinya tidak sempat hadir.

Ono sendiri berharap, ke depan DPRD dan gubernur bisa bersinergi dengan baik.

Baca juga: Dukung Perpres Baru, Ridwan Kamil Siap Ubah Nama Program Jabar Berbahasa Inggris

 

Karenanya, ia menyarankan gubernur terus melakukan komunikasi dengan lembaga lelgislatif. Sebab, selama ini komunikasinya dirasa kurang maksimal.

"Belum maksimal, sehingga ke depan kita sarankan gubernur lebih membuka diri, membuka dialog di forum-forum informal," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X