Saat Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi dan Sampaikan Ancaman di Depan Menkes

Kompas.com - 17/10/2019, 06:45 WIB
Gubernur Maluku, Murad Ismail Tengah didampingi Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perabowo Dirjen Tangkap, M. Zulficar, Dirjen Pengawasn Sumber Daya Keluatan (PSDKP), Agus Suherman, dan Satgas KKP 115,  Yunus Husein saat memberikan kepada wartaan di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Selasa (5/9/2019) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku, Murad Ismail Tengah didampingi Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perabowo Dirjen Tangkap, M. Zulficar, Dirjen Pengawasn Sumber Daya Keluatan (PSDKP), Agus Suherman, dan Satgas KKP 115, Yunus Husein saat memberikan kepada wartaan di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Selasa (5/9/2019)

KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail beberapa kali menyampaikan pernyataan perang.

Hal itu disampaikan Murad ketika menilai ada pihak-pihak yang merugikan warga Maluku. 

Baca juga: 7 Fakta Baru Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Belum Dapat Persetujuan hingga Kirim Utusan

Pernyataan perang pertama disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sedangkan pernyataan perang kedua disampaikan di depan Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat kunjungan ke Danau Toba, Sumatera Utara Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat kunjungan ke Danau Toba, Sumatera Utara
Pernyataan perang ke Menteri Susi

Pernyataan perang ke Menteri Susi disampaikan Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Penjabat Sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,”tegas Murad.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pernyataan itu.

Pertama, Murad menilai Susi telah menghalangi upaya penetapan Provinsi Maluku menjadi provinsi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Menurut Murad, draf Peraturan Presiden (perpres) tentang LIN semestinya sudah sampai ke meja Presiden Jokowi sejak dua tahun lalu.

Namun, hingga kini pihaknya belum juga mendapat paraf atau persetujuan dari Menteri Susi. Padahal LIN sudah masuk dalam Renstra KKP tahun 2015-2019. 

Hal lain, kebijakan yang merugikan Maluku seperti adanya sistem dana bagi hasil (DBH).

Ini dinilai tidak adil bagi Maluku yang merupakan daerah penghasil.

Merespons pernyataan itu, Susi langsung mengirim utusan menemui Murad.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X