Saat Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi dan Sampaikan Ancaman di Depan Menkes

Kompas.com - 17/10/2019, 06:45 WIB
Gubernur Maluku, Murad Ismail Tengah didampingi Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perabowo Dirjen Tangkap, M. Zulficar, Dirjen Pengawasn Sumber Daya Keluatan (PSDKP), Agus Suherman, dan Satgas KKP 115,  Yunus Husein saat memberikan kepada wartaan di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Selasa (5/9/2019) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku, Murad Ismail Tengah didampingi Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perabowo Dirjen Tangkap, M. Zulficar, Dirjen Pengawasn Sumber Daya Keluatan (PSDKP), Agus Suherman, dan Satgas KKP 115, Yunus Husein saat memberikan kepada wartaan di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Selasa (5/9/2019)

KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail beberapa kali menyampaikan pernyataan perang.

Hal itu disampaikan Murad ketika menilai ada pihak-pihak yang merugikan warga Maluku. 

Baca juga: 7 Fakta Baru Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Belum Dapat Persetujuan hingga Kirim Utusan

Pernyataan perang pertama disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sedangkan pernyataan perang kedua disampaikan di depan Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat kunjungan ke Danau Toba, Sumatera Utara Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat kunjungan ke Danau Toba, Sumatera Utara
Pernyataan perang ke Menteri Susi

Pernyataan perang ke Menteri Susi disampaikan Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Penjabat Sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,”tegas Murad.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pernyataan itu.

Pertama, Murad menilai Susi telah menghalangi upaya penetapan Provinsi Maluku menjadi provinsi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Menurut Murad, draf Peraturan Presiden (perpres) tentang LIN semestinya sudah sampai ke meja Presiden Jokowi sejak dua tahun lalu.

Namun, hingga kini pihaknya belum juga mendapat paraf atau persetujuan dari Menteri Susi. Padahal LIN sudah masuk dalam Renstra KKP tahun 2015-2019. 

Hal lain, kebijakan yang merugikan Maluku seperti adanya sistem dana bagi hasil (DBH).

Ini dinilai tidak adil bagi Maluku yang merupakan daerah penghasil.

Merespons pernyataan itu, Susi langsung mengirim utusan menemui Murad.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X