AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail kembali mengeluarkan pernyataan bernada ancaman dengan menyebut siap mengangkat bendera perang.
Pernyataan tersebut disampaikan Murad di hadapan Menteri Kesehatan RI Nila Juwita Moeloek saat memberikan sambutan dalam acara peresmian nama rumah sakit umum pusat (RSUP) Ambon, dr Johanes Leimena di kawasan Wailela, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (16/10/2019).
Dalam sambutannya itu, Murad menegaskan siapa pun yang tidak berpihak kepada Maluku dan selalu mengeruk kekayaan alam daerah itu akan berhadapan dengannya.
“Bagi siapa saja yang tidak berpihak kepada Maluku, sedangkan kekayaan alam dikeruk lalu dibawa keluar Maluku, itu adalah menentang saya,” kata Murad.
Baca juga: Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Ini Penyebabnya
Mantan komandan korps Brimob Polri ini tidak menyebut secara jelas siapa pihak yang kerap mengeruk kekayaan alam Maluku.
Namun dia mengatakan mereka yang kerap mengeruk kekayaan alam Maluku hanya mementingkan diri pribadi sehingga harus dilawan.
“Dan, saya angkat bendera perang untuk mereka semua yang cuma mementingkan diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan keadaan yang kita rasakan selama ini,” tegasnya.
Murad menambahkan, selaku gubernur, dia bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sumber kekayaan alam Maluku.
Dia juga mengaku selaku kepala daerah memiliki tugas untuk mengentaskan persoalan kemiskinan di Maluku agar masyarakat bisa lebih sejahtera.
“Saya adalah gubernur orang Maluku, dan saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Maluku,” tegasnya.
Pernyataan perang seperti ini bukan yang pertama dilontarkan Gubernur Murad Ismail.
Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Murad juga melontarkan ancaman perang terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ancaman perang itu pun menjadi perbincangan hingga menghebohkan publik tidak hanya di Maluku tetapi juga di tanah air.
Baca juga: Setelah Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Gubernur Maluku 2 Hari Enggan Keluar Rumah
Saat itu Murad menyampaikan perang terhadap Menteri Susi karena kebijakan moratorium yang dinilai merugikan masyarakat Maluku.
Selain itu, Menteri Susi juga dinilai tidak menempati janjinya untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.