Berbagai Modus Perdagangan Manusia, dari Pengantin Pesanan hingga Pemberian Beasiswa

Kompas.com - 15/10/2019, 13:25 WIB
Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2019 yang berlangsung pada 14 – 17 Oktober 2019 di Hotel Aston Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) KOMPAS.COM/SIGIRANUS MARUTHO BERERapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2019 yang berlangsung pada 14 – 17 Oktober 2019 di Hotel Aston Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

KUPANG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Dannes mengatakan, pada 2019, Gugus Tugas TPPO telah memulangkan puluhan perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia ke Tiongkok.

Para korban dijual dengan modus pengantin pesanan, pekerja migran ke negara Timur Tengah, dan pemberian beasiswa ke luar negeri.

"Untuk menghadapi semakin beragamnya modus baru dalam TPPO, kami meyakini pentingnya berbagi praktik terbaik, pengetahuan, dan upaya lintas bidang di tingkat nasional dalam penghapusan TPPO," ujar Vennetia, saat pembukaan Rakornas Gugus Tugas TPPO, di Hotel Aston Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (15/10/2019).

Kementerian Luar Negeri melaporkan, pada 2018 pihaknya menangani 162 kasus WNI korban TPPO di luar negeri.

Rinciannya, Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, serta Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Tengah masing-masing 1 orang. 

Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) karena menjadi korban perdagangan orang sebanyak 31 orang.

Indikasi TPPO seperti dokumen tidak lengkap sebanyak 85 orang, dan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) illegal sebanyak 21 orang.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan, usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektor.

Ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor.

Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

”Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, serta belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah,” ujar Ghafur.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Benediktus Polo Maing menyampaikan, NTT menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia.

Kupang menjadi tempat transit bagi calon-calon korban perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prajurit TNI Masuk Gorong-gorong di Sumedang, Angkut 5 Kuintal Sampah, Ini Faktanya

Prajurit TNI Masuk Gorong-gorong di Sumedang, Angkut 5 Kuintal Sampah, Ini Faktanya

Regional
Kisah Perempuan Asal Sorong yang Tidak Bisa Bangun Gara-gara Vertigo

Kisah Perempuan Asal Sorong yang Tidak Bisa Bangun Gara-gara Vertigo

Regional
Kisah Ibu Tunanetra Dampingi Anak Sekolah Daring Saat Pandemi: Ada Perasaan Waswas...

Kisah Ibu Tunanetra Dampingi Anak Sekolah Daring Saat Pandemi: Ada Perasaan Waswas...

Regional
Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Regional
Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Regional
IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

Regional
Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Regional
Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Regional
Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Regional
3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

Regional
4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

Regional
'Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan'

"Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

Regional
Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Regional
Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X