Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengungsi Korban Gempa Dipungut Biaya Saat Berobat di RS Darurat, Bupati Prihatin

Kompas.com - 14/10/2019, 20:02 WIB
Rahmat Rahman Patty,
Khairina

Tim Redaksi

AMBON,KOMPAS.com- Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengungkapkan rasa keprihatinannya setelah mengetahui rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mewajibkan pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS membayar saat berobat di rumah sakit tersebut.

Menurut Abua, seharusnya dalam kondisi kedaruratan, rumah sakit tidak boleh meminta biaya dari pengungsi yang sakit saat berobat di situ.

“Sebenarnya tidak boleh, itu masih dalam keadaan darurat,”kata Abua kepada Kompas.com saat dikonfirmasi dari Ambon, Senin (14/10/2019).

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Minta Pengungsi Korban Gempa Maluku Membayar Saat Berobat di RS Darurat

Menurut Abua, meski rumah sakit tersebut berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, namun secara administrai rumah sakit tersebut tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melainkan pemerintah Provinsi Maluku.

“Rumah sakit itu masuk dalam kewenangan provinsi walaupun dia ada di Maluku Tengah,”ujarnya.

Abua mengatakan, rumah sakit itu dibangun khusus untuk penanganan pengungsi korban gempa di wilayah tersebut.

Sehingga, sangat disayangkan jika pihak rumah sakit harus meminta biaya pengobatan bagi pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS.

“Rumah sakit darurat yang dibangun itu peralatannya semua didatangkan dari pusat karena itu ada tanggap darurat jadi semua pengungsi harus terlayani,” katanya.

Baca juga: Berobat ke Rumah Sakit Darurat Disuruh Bayar, Pengungsi Gempa: Rumah Sakit Ingin Kami Mati

Sementara itu, terkait masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku langsung menggelar pertemuan dengan seluruh kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit di tiga daerah terdampak gempa.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Ponto sebelumnya tidak menampik jika rumah sakit telah memberlakukan kebijakan berbayar bagi pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut setelah masa tanggap darurat selesai pada 9 Oktober 2019.

Dia juga megaku jika pemberlakukan kebijakan itu menjadi sorotan karena tidak disosialisasikan ke mayarakat.

Dia pun menyarankan warga untuk berobat ke posko kesehatan yang ada di lokasi pengungsian karena tidak dipungut biaya.

“Kalau hanya sakit panas, batuk-batuk biasa, demam kan itu ada posko kesehatan bisa berobat saja di situ gratis,”ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengungsi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit darurat di lokasi pengungsian desa tersebut.

Alasannya, rumah sakit tidak lagi memberikan layanan gratis pada pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan terhitung sejak 9 Oktober lima hari lalu.

Pihak rumah sakit mengaku pemberlakuan kebijakan itu lantaran masa tanggap darurat bencana Maluku telah dinyatakan selesai, walaupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah masih memperpanjang masa tanggap darurat satu minggu lagi.

Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada salah satu klausul yang menyebut warga di daerah bencana harus tetap dilayani karena biayanya telah disiapkan oleh negara.

Dia membantah jika pemberlakuan sistem berbayar bagi pengungsi yang berobat ke rumah sakit itu atas permintaan pihak BPJS.

“Jadi itu bukan BPJS yang suruh. Kami sudah ke rumah sakit, yang pasti masyarakat tidak bisa ditolak atau disuruh membayar jadi kami tidak pernah perintahkan itu, kami justru meminta agar semua pengungsi di layani karena memang aturannya begitu,” terangnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com