Demo Mahasiswa Menolak Digelarnya World Tobacco Asia di Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Massa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, Senin (14/10/2019).

Para mahasiswa menolak keras digelarnya event World Tobacco Asia (WTA) 2019 pada 16-17 Oktober 2019 di Grand City Mall.

Dalam aksinya, beberapa mahasiswa turut membentangkan poster dengan tulisan 'Rokok Bukan Budayaku, WTA Bukan Seleraku'.

Baca juga: Video Saat Karaoke di Ruang Kerja Viral, Ini Tanggapan Bupati Malang

Mereka juga bembentangkan spanduk besar berisi tanda tangan sebagai upaya penolakan terhadap kegiatan WTA tersebut.

Mahasiswa kecewa, lantaran tidak ditemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Aksi mereka hanya diterima perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Surabaya.

"Kami melakukan aksi kepada Wali Kota Surabaya, terkait adanya pelaksaan WTA 2019. Yang kami lihat di website penyelenggara bahwa akan dilaksanakan tanggal 16-17 Oktober 2019," kata koordinator aksi Ahmad Sauki di Balai Kota Surabaya, Senin.

Ahmad menyebut, event WTA 2019 sangat bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Event WTA ini kontradiktif dengan penegakan perda KTR serta tidak sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 terkaot tembakau rokok. Kami menolak WTA ini digelar," ujar dia.

"Kami mengecam pengendalian tobacco di Surabaya dan Indonesia," kata Ahmad.

Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan, Pemerintah Kota Surabaya sudah berkirim surat ke Pemerintah Pusat agar event WTA itu ditunda.

Menurut dia, permintaan agar event itu ditunda sudah dilakukan sebelum mahasiswa melakukan aksi di Balai Kota Surabaya.

Meski demikian, yang memiliki wewenang atas acara tersebut adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

"Pemerintah Kota sudah berkirim surat penundaan ke Kementerian Perdagangan, terkait kegiatan World Tobacco Asia di Grand City. Tapi kewenangan semuanya ada di Kementerian Perdagangan," kata Eddy.