Pilkada Samarinda, Ketua DPD Gerindra Kaltim Ikut Penjaringan PDI-P

SAMARINDA, KOMPAS.com - Ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun mengikuti penjaringan wali kota Samarinda yang dibuka DPC PDI-P Samarinda.

Andi mengatakan, apa yang dilakukan sebagai bentuk keinginan Gerindra untuk berkoalisi dengan PDI-P pada Pilkada Samarinda 2020. 

Andi optimis menang jika koalisi dengan PDI-P terwujud.

"Bahwa besar harapan kami untuk bersatu di tingkat nasional. Kami harap kawin politik yang sama terjadi di Kota Samarinda," kata Andi Harun usai menghadiri acara silaturahmi bacalon hasil penjaringan DPC PDI-P Samarinda, di Ballroom Hotel Mesra, Samarinda, Sabtu (12/10/2019).

Baca juga: Kepada 12 Bacalon Wali Kota Samarinda, PDI-P Ingatkan Elektabilitas dan Isi Tas Tentukan Kemenangan

Andi menyampaikan, banyak analisis politik menyebut jika PDI-P dan Gerindra berkoalisi maka bisa memenangkan pilkada.

Andi mengapresiasi PDI-P yang menang pada Pileg April 2019 lalu di Samarinda dengan perolehan suara terbanyak.

Dari jumlah 45 kursi yang tersedia di DPRD Samarinda, PDI-P dan Gerindra sama-sama memperoleh delapan kursi.

Namun, PDI-P memperoleh jumlah suara terbanyak sehingga memegang kursi ketua DPRD Samarinda. Sedang Gerindra menduduki kursi wakil ketua I.

Andi mengatakan, menjaga stabilitas politik butuh dukungan partai politik yang memiliki kekuatan besar. Karena itu, PDI-P dan Gerindra harus bersatu.

Selain dengan PDI-P, Gerindra juga membangun koalisi dengan partai lain.

Soal wakil, Andi Harun membuka diri bagi semua pihak yang berpeluang. Asal memenuhi dua syarat, sejalan dengan visi misi dan tingkat elektabilitas.

"Tapi soal itu belum. Ini situasi politik masih cair," jelas Andi.

Diketahui, selain menjadi Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun juga menjadi wakil ketua DPRD Kaltim.

Ia telah duduk sebagai legislator di Kaltim sejak 1999. Setiap pileg lima tahunan ia selalu lolos dengan perolehan suara signifikan di Samarinda.

Andi mengaku rela menanggalkan jabatan wakil ketua DPRD Kaltim saat resmi terdaftar sebagai calon wali kota Samarinda.

Itu diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf s UU 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Di situ disebutkan setiap anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu harus mengundurkan diri.

Baca juga: Korban Gempa Palu dan Bom Gereja Oikumene Samarinda Diprioritaskan Terima Beasiswa

Terpisah, Sekretaris DPC PDI-P Achmad Sofyan juga menyampaikan keinginan berkoalisi dengan Gerindra. 

Namun, keputusan itu datang dari DPP PDI-P.

"Dengan modal perolehan suara terbanyak di Pileg Samarinda. Hanya satu jadi cita-cita kami,  ingin memenangkan kontestasi Pilkada Samarinda," ujar dia.

"Karena itu, harapan besar itu lah kami lihat semangat itu juga ada Gerindra, semoga kita bisa berkoalisi," sambung dia.

Jika keinginan koalisi kedua partai besar ini menyatu, maka kata Sofyan tak ada lagi istilah kampret dan cebong.

Istilah cebong sempat disematkan kepada para pendukung Jokowi dan PDI-P, sedang kampret kepada Prabowo dan Gerindra.