Gedung Sekolah Kena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang, Ini Kata Jasa Marga

SEMARANG.KOMPAS.com - Hingga saat ini, masih terdapat gedung SMP N 16 Ngaliyan Semarang dan sejumlah tanah milik warga yang belum bisa dipindah lantaran terkena dampak pembangunan jalan tol Semarang-Batang.

Sebelumnya, siswa yang bersekolah di SMP N 16 tersebut mengeluhkan kegiatan belajarnya tidak maksimal lantaran gedung sekolahnya tinggal separuh dari luas lahan sebelumnya.

Bahkan, tiga tahun berselang, pihak sekolah hingga kini masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Kota Semarang yang sebelumnya telah menjanjikan relokasi gedung sekolah sebagai upaya penggantian lahan.

Baca juga: Warga Terdampak Jalan Tol Semarang-Batang Marah atas Putusan MA

Beberapa alternatif penggantian lahan yang telah disetujui pihak sekolah di antaranya lahan yang berada Jalan Prof Hamka, dekat Pizza Hut Ngaliyan, Semarang.

PT Jasa Marga Semarang-Batang (JSB) menyatakan proses pemindahan lahan maupun gedung masih terkendala adanya aturan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT JSB Arie Irianto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/10/2019).

"Kami banyak mendapatkan keluhan soal pembayaran ganti rugi tanah warga. Tapi prosesnya memang belum sampai di kami melainkan akan dikaji dan dievaluasi di tangan Panitia Pembelian Tanah (P2T) dan itu masuknya di BPN," kata Arie.

Untuk SMPN 16, lanjut Arie, dari total luas lahan yang dimiliki sebesar 9.062 meter persegi, yang sudah dibebaskan berdasarkan penlok 2015 adalah 1.770 meter persegi dari kebutuhan lahan.

"Total yang diperlukan sebesar 3.659 meter persegi. Sehingga terdapat 1.889 meter persegi lahan yang belum dibebaskan sampai saat ini," jelas Arie.

Arie mengungkapkan dari hasil rembukan dengan sejumlah pihak, lokasi pemindahan gedung SMPN 16 mempunyai pilihan di 8 titik. 

"Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah mengusulkan 8 lokasi alternatif untuk relokasi SMP 16. Kedelapan lokasi sudah disurvei 11 April 2019 lalu, namun sampai dengan saat ini masih belum ada keputusan," ujarnya.

Baca juga: Pelaku UMKM Kendal Keluhkan Harga Sewa Rest Area Tol Semarang-Batang

Proses pemindahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai kesepakatan dengan kedua belah pihak, lalu validasi lahan, pengukuran luasan lahan dan baru bisa diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Lebih jauh lagi, ia mengklaim dari pihak Jasa Marga hanya sebatas memberikan dana talangan yang dicairkan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).

"Prosesnya masih lama. Tapi kalau surat pembayaran dari PPK sudah masuk kepada kami, ya bisa diproses selama tujuh hari. Kemudian dicek apakah sekolah ini layak dipindah ke lokasi lain. Nah sekarang ini prosesnya baru sampai di BPN," tuturnya.

Tak dipungkiri bahwa kendala dalam pembebasan lahan cukup merugikan warga. Sebab, masih ada tanah milik warga yang kena penetapan lokasi (penlok) yang mangkrak. 

"Masih ada beberapa tanah warga memang kena penlok, maka tidak bisa membangun tanahnya, tidak bisa menjual belikan tanahnya," bebernya.

Selama 2016 sampai 2019, kata Arie, JSB telah menalangi pencairan dana pembebasan lahan untuk jalan tol Semarang-Batang mencapai Rp 5,7 triliun.

Kendati demikian, dana yang sudah dikembalikan oleh pemerintah kurang lebih sebesar Rp 4 triliun.

"Yang masih di-pending sekitar Rp 962 miliar. Itu pun nilai tambahnya ada ratusan miliar yang kita tanggung," ujarnya.