Alasan Mahasiswa "Walk Out" di Acara Ramah Tamah dengan Khofifah

SURABAYA, KOMPAS.com - Kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memilih keluar atau walk out dari acara ramah tamah dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (8/10/2019) malam.

Keputusan walk out dipilih karena tidak ada titik temu antara mahasiswa dengan pejabat Pemprov Jatim, tentang format acara ramah tamah dengan Khofifah.

"Karena tidak ada titik temu kami pilih walk out," kata Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya, Agung Tri Putra, saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2019).

Agung mengaku, mendapatkan undangan tertulis ke Gedung Negara Grahadi untuk bersilaturahim dan ramah tamah dengan Gubernur Jatim.

Baca juga: Ramah Tamah dengan Khofifah, Mahasiswa Tolak Makan dan Minum di Gedung Grahadi

"Tapi, kan tidak mungkin kami hanya beramah tamah dengan makan-makan dengan gubernur saat kondisi bangsa seperti ini, kami masih punya agenda politik yang harus disampaikan kepada gubernur Jatim," ujar dia.

Karena itulah, kelompok mahasiswa menolak untuk makan dan minum sebelum berdialog dengan Gubernur Jatim, dan gubernur bersepakat untuk meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

Sementara itu, pihak Pemprov Jatim menjadwalkan acara Selasa malam dengan tema silaturahim dan ramah tamah dengan suasana yang santai dan penuh keakraban, karena itulah lokasi yang dipilih di taman belakang Gedung Negara Grahadi.

Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemprov Jatim Jonathan Judianto mengaku, masih belum merencanakan pertemuan ulang antara kelompok mahasiswa dengan gubernur.

"Kami masih menunggu perkembangan," kata dia.

Agenda ramah tamah gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Selasa (8/10/2019) malam batal digelar.

Mahasiswa bahkan menolak jamuan makan malam yang disediakan Pemprov Jatim jelang acara ramah tamah.

Ramah tamah gubernur dengan mahasiswa digelar di taman belakang Gedung Negara Grahadi.

Sebelum ramah tamah, para tamu termasuk puluhan mahasiswa yang hadir dipersilahkan santap malam sambil menunggu kedatangan gubernur.

Hadir dalam acara tersebut Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan, dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi.

Baca juga: Khofifah Minta Warga Jatim yang Ada di Jayapura Tidak Ikut Pulang

Di tengah santap malam, seorang mahasiswa bernama Zamzam Syahara berteriak dengan pengeras suara, meminta para mahasiswa tidak makan dan minum terlebih dahulu sebelum bertemu dan beraudensi dengan Gubernur Jatim.

Sejumlah polisi berkostum preman lantas mengajak mahasiswa tersebut bernegoisasi di sebuah ruangan di gedung Negara Grahadi diikuti puluhan mahasiswa lainnya.

Di ruangan tersebut, mahasiswa menggelar orasi, menyanyikan lagu darah juang, dan membentangkan spanduk bertuliskan "Kita KPK".

Tujuh tuntutan

Kelompok mahasiswa sendiri, kata Agung, sudah menyiapkan 7 poin tuntutan yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim atas nama Aliansi Kekuatan Sipil, jika semalam pihaknya tidak walk out. Ketujuh poin tuntutan itu adalah;

1. Menolak UU KPK hasil revisi dan mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu tentang KPK.

2. Menolak disahkannya RKUHP sebelum dilakukan pengkajian ulang terhadap beberapa pasal “bermasalah” dengan melibatkan publik secara luas dan terbuka.

3. Menolak disahkannya sejumlah RUU yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat secara luas dan hanya menguntungkan para oligarki, seperti RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan.

Baca juga: Ganjar Minta Pimpinan DPRD Jateng Belajar dari Demo Mahasiswa

4. Mendesak DPR RI bersama Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS.

5. Mendesak Pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segara menuntaskan persoalan Karhutla, yakni dengan mengusut dan mengadili para pelaku pembakaran hutan dan lahan, tidak memberikan izin sekaligus mencabut izin beroperasi beberapa perusahaan yang terbukti menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, serta menjamin dan memenuhi hak-hak korban yang terkena dampak Karhutla.

6. Menolak adanya multifungsi aparat, baik kepolisian maupun militer.

7. Mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan HAM di Papua, termasuk dengan menarik seluruh aparat militer yang diterjunkan di Papua.