Anak Ketua DPRD, Wali Kota Bontang Bantah Disebut Dinasti Politik

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wali Kota Bontang Kalimantan Timur Neni Moerniaeni membantah anaknya memimpin DPRD Bontang sebagai bagian dari dinasti politik.

"Tidak ada yang dinasti politik. Kalau dinasti itu kerajaan. Anak saya kan dipilih oleh masyarakat. Lain kalau penunjukan langsung atau saya yang SK-kan," sebut Neni, saat dikonfirmasi, Sabtu (5/10/2019).

Diketahui, anak kedua Neni, Andi Faisal Sofyan Hasdam dilantik sebagai ketua DPRD Bontang, Jumat (4/10/2019).

Andi yang berusia 34 tahun ini terpilih dengan suara terbanyak 4.640 suara.

Baca juga: Anak Jadi Ketua DPRD, Wali Kota Bontang Janji Tak Intervensi Fungsi DPRD

"Kita harus pisahkan. Dinasti itu seperti Ratu Elisabeth dan pengeran Charles di Inggris. Itu baru dinasti," kata dia.

Neni mengatakan, anaknya terpilih pada Pileg April 2019 lalu dengan suara terbanyak adalah hasil kerja sendiri.

Tidak ada bayang-bayang orangtua. "Kalau Andi Faisal itu anak Bunda Neni, iya benar. Tapi, kalau disebut kita bayang-bayangin dia, tidak. Tidak ada intervensi. Dia mandiri," kata Neni.

Neni diketahui sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Bontang terpilih 2010 lalu menggantikan suaminya, Sofyan Hasdam.

Sebelumnya Sofyan Hasdam menjadi wali kota Bontang dua periode atau 10 tahun sejak 1999.

Karena itu, saat kampanye pada Pileg April lalu pun, Neni mengaku dirinya tak mendampingi anaknya. Hal itu guna menghindari kecemburuan caleg lain sesama Golkar di Bontang.

Neni mengatakan, anaknya berjuang sendiri, membangun tim pemenangan sendiri, turun ke masyarakat hingga terpilih.

"Saya salut. Selama dia kampanye saya tidak pernah dampingi dia. Karena saya ketua partai. Dia berjuang sendiri. Dia punya sistem sendiri. Dia punya usaha sendiri. Dan saya meyakini bahwa anak saya mampu," terang Neni.

Baca juga: Ibu Jabat Wali Kota Bontang, Anak Jadi Ketua DPRD, Ini Faktanya...

Andi Faisal, kata Neni, terpilih bisa karena dekat dengan masyarakat atau karena prestasi orangtua memimpin Kota Bontang.

Anaknya terpilih sebagai ketua DPRD Bontang pun keputusan DPP Golkar. Soal pertimbangan dan lain halnya menjadi urusan DPP.

"Tidak ada intervensi apapun soal pemilihan oleh DPP. Semua orang sudah ada garis tangan," kata Neni.