Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Jateng Terima 17 Laporan dari Ortu Siswa, Kebanyakan Soal Pungutan Sekolah

Kompas.com - 04/10/2019, 21:41 WIB
Riska Farasonalia,
Khairina

Tim Redaksi

SEMARANG.KOMPAS.com - Ombudsman Jawa Tengah telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan di beberapa sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Jawa Tengah.

Dugaan maladministrasi tersebut dirasa membebani lantaran pihak sekolah telah mewajibkan biaya study tour kepada para siswanya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kantor Ombudsman Jateng, Siti Farida di Kantor Ombudsman Jateng, Jl. Siwalan Semarang, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Ombudsman RI Ingatkan Polisi Tak Represif Hadapi Demonstrasi Mahasiswa

Sepanjang 2019, sebanyak 17 laporan yang masuk mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan pengelola sekolah.

"Kebanyakan dari pengelola SMP. Sampai awal September 2019, kita terima laporan dari sejumlah orangtua siswa yang keberatan dengan jumlah sumbangan pendidikan dan biaya study tour yang membebani anak-anak mereka. Sekarang sudah ada 17 laporan yang sedang kita proses," kata Farida.

Sejumlah SMP yang dilaporkan di antaranya ada di Kota Semarang, Solo, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kendal dan Brebes.

Bahkan, kasus serupa juga muncul di salah satu SMA negeri di Brebes, Kota Semarang, SMA swasta di Semarang, SMA negeri di Kendal, SMK negeri di Kota Tegal. Sedangkan sisanya terdapat di beberapa SD dan MTs di Magelang.

"Dari 17 laporan, ada sebanyak 9 laporan yang sudah ditutup dan dinyatakan selesai," jelas Farida.

Ia mengaku, pelapor kebanyakan berasal dari kalangan ibu-ibu yang kecewa dengan beban pungutan sekolah yang terlampau tinggi. 

"Mereka menelepon langsung ke Ombudsman. Ada juga yang datang langsung ke kantor. Lalu ada yang berkirim surat via pos maupun mengadukan kasus tersebut melalui media sosial (medsos)," katanya.

Baca juga: Siswa Ikut Kericuhan Demo, Ombudsman: Harus Diusut Tuntas

Menurutnya, kasus yang paling parah yakni ketika ada seorang siswa yang tidak bisa ikut ujian nasional lantaran tidak bisa membayar SPP.

"Justru ada seorang siswa yang tidak bisa ikut UN karena tidak bisa membayar SPP. Itu keberadaannya ada di salah satu sekolah swasta di Jateng," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman Jawa Tengah Sabaruddin Hulu menuturkan jumlah laporan tahun 2019 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2018.

"Tahun 2019 terdapat 17 laporan sedangkan tahun 2018 mendapat 12 laporan, jadi ada peningkatan," ujarnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com