Kemendagri: Pasca 19 Tahun Pisah dari Jabar, Banten Berkembang Signifikan

KOMPAS.com - Pasca 19 tahun memisahkan diri dari Jawa Barat, Provinsi Banten dinilai telah mengalami banyak perkembangan sigifikan.

Hal itu diakui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori dalam Seminar Pembangunan Daerah "Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten" di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).

“Kemendagri melihat beberapa indikator makro pembangunan di Banten mampu dicapai, seperti tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat,” kata Muhammad Hudori, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Dia merinci, tingkat kemiskinan Banten pada 2018 mencapai 5,24 persen. Nilai ini berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82 persen.

Baca juga: Program Bosda Pemprov Banten Mampu Dongkrak Angka Partisipasi Sekolah

Sedangkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2018 cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional.

Meski begitu, Hudori mengatakan ada tiga kabupaten atau kota yang masih harus mendapatkan perhatian. Ini karena angka kemiskinannya di atas rata-rata Provinsi Banten, namun di bawah rata-rata nasional.

“Tiga kabupaten atau kota itu, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang,” ucap dia.

Sementara itu, lanjut dia, pembangunan manusia di Banten terus mengalami kemajuan. Pada 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95 atau meningkat 0,53 poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 71,42.

Dampaknya pertumbuhan IPM pun mengalami akselerasi atau percepatan, dari hanya 0,65 persen pada 2017 menjadi 0,74 persen pada 2018. Status IPM Banten pada 2018 ada pada level atau kategori tinggi.

DOK. Humas Pemerintah Provinsi Banten Indikator makro Provinsi Banten

"TPT Provinsi Banten pada 2018 mencapai 8,52 persen, angka ini berada di atas rata-rata Nasional 5,34 persen dan paling tinggi se-Indonesia,” tutur Hudori.

Nah, untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi, Hudori mengatakan, perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produksi dan SDM, deregulasi dan debirokratisasi, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Tak cuma itu, Banten juga perlu menyukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik. Caranya adalah dengan menerapkan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

"Dengan demikian, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal," tutur Muhammad Hudori.

Penerapan SIPD

Indikator lain keberhasilan Banten, lanjut dia,terlihat pula dari pencapaiannya, Wahidin Halim. Ia mendapatkan mendapatkan penghargaan dari Kemendagri karena telah melaksanaan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

SIPD merupakan integrasi sistem yang dibangun Kemendagri bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai portal terpadu 4 sektor tata kelola pemerintahan, yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting dan e-Sakip.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Pak Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy karena juga meringankan tugas kami di Pemerintah Pusat," ucapnya.

Muhammad Hudori melanjutkan Gubernur Banten dianggap Kemendagri telah mendukung penuh pemanfaatan teknologi informasi.

Baca juga: Begini Cara Gubernur Banten Wujudkan Komitmennya dalam Pelayanan Kesehatan

Hal ini dilakukan Wahidin untuk membuat Pemerintah Provinsi Banten menjadi transparan, akuntabil, dan tepat serta cepat dalam pengambilan keputusan perencanaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Sampai saat ini, penerapan SIPD pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan(SIMRAL) Banten telah menjangkau seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP).

Jadi sejak perencanaan, penganggaran, tata kelola keuangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan SAKIP telah terintegrasi ke SIMRAL.

"Banten dan BPPT telah bekerjasama sejak 2017 untuk membangun dan menggunakan SIMRAL versi Provinsi. Hal ini sebagai amanat Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),"tuturnya

Optimisme Gubernur Banten

Adapun terkait pembangunan infrastukrur dan kawasan, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku optimis pada 2020 mendatang, semua misi pembangunan akan selesai dan dapat dirasakan secara seluruh masyarakat.

“Salah satunya adalah revitalisasi pembangunan Kawasan Kesultanan Banten. Revitalisasi ini dilakukan akrena kawasan tersebut telah mengalami degradasi,” ujar Wahidin yang juga hadir di Seminar Pembangunan Daerah "Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten" tersebut.

Menurutnya, Kesultanan Banten merupakan bukti bahwa daerah ini memiliki peradaban yang terkenal. Pasalnya ketika Kesultanan Banten masih Berjaya, kesultanan ini sudah mencetak uang sendiri untuk alat transaksi perdagangan.

Perlu diketahui, Kesultanan Banten termasuk kerajaan Islam terbesar di Indonesia dengan Keraton Surosowannya.

Baca juga: Program Bosda Pemprov Banten Mampu Dongkrak Angka Partisipasi Sekolah

"Masjid Agung Banten juga dicontoh di daerah lain. Orang Banten juga terkenal pintar salah satunya Syech Nawawi Al Bantani. Banyak orang yang berziarah ke Kesultanan Banten dan Tanara untuk mendapatkan jejaknya," papar Gubernur.

Oleh karenanya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk berperan aktif dalam memberikan pendapat dan pemikiran sesuai hati nurani untuk membangun masyarakat Banten.

"Banten hari ini dan Banten masa depan, dapat memberikan masukan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat Banten. Kemudian masyarakat juga lebih aktif dalam memberikan pendapat untuk Gubernur Banten," ajak Gubernur

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menjelaskan, Seminar Pembangunan Provinsi Banten digelar untuk menjalin komunikasi yang efektif terhadap seluruh pihak di Provinsi Banten terkait pembangunan yang aktual.

"Seminar ini diadakan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Banten yang ke-19. Diharapkan seminar ini bisa pemetaan infrastruktur dan permasalahan pembangunan yang aktual di Provinsi Banten," paparnya.