Kemendagri: Pasca 19 Tahun Pisah dari Jabar, Banten Berkembang Signifikan

KOMPAS.com - Pasca 19 tahun memisahkan diri dari Jawa Barat, Provinsi Banten dinilai telah mengalami banyak perkembangan sigifikan.

Hal itu diakui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori dalam Seminar Pembangunan Daerah "Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten" di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).

“Kemendagri melihat beberapa indikator makro pembangunan di Banten mampu dicapai, seperti tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat,” kata Muhammad Hudori, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Dia merinci, tingkat kemiskinan Banten pada 2018 mencapai 5,24 persen. Nilai ini berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82 persen.

Baca juga: Program Bosda Pemprov Banten Mampu Dongkrak Angka Partisipasi Sekolah

Sedangkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2018 cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional.

Meski begitu, Hudori mengatakan ada tiga kabupaten atau kota yang masih harus mendapatkan perhatian. Ini karena angka kemiskinannya di atas rata-rata Provinsi Banten, namun di bawah rata-rata nasional.

“Tiga kabupaten atau kota itu, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang,” ucap dia.

Sementara itu, lanjut dia, pembangunan manusia di Banten terus mengalami kemajuan. Pada 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95 atau meningkat 0,53 poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 71,42.

Dampaknya pertumbuhan IPM pun mengalami akselerasi atau percepatan, dari hanya 0,65 persen pada 2017 menjadi 0,74 persen pada 2018. Status IPM Banten pada 2018 ada pada level atau kategori tinggi.

DOK. Humas Pemerintah Provinsi Banten Indikator makro Provinsi Banten

"TPT Provinsi Banten pada 2018 mencapai 8,52 persen, angka ini berada di atas rata-rata Nasional 5,34 persen dan paling tinggi se-Indonesia,” tutur Hudori.

Nah, untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi, Hudori mengatakan, perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produksi dan SDM, deregulasi dan debirokratisasi, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Tak cuma itu, Banten juga perlu menyukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik. Caranya adalah dengan menerapkan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

"Dengan demikian, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal," tutur Muhammad Hudori.

Penerapan SIPD

Indikator lain keberhasilan Banten, lanjut dia,terlihat pula dari pencapaiannya, Wahidin Halim. Ia mendapatkan mendapatkan penghargaan dari Kemendagri karena telah melaksanaan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).