Rawan Manipulasi Data, Bawaslu Jateng Antisipasi Kecurangan di Pilkada 2020

Kompas.com - 03/10/2019, 18:25 WIB
Ilustrasi: Pilkada Serentak 2018 ANTARA FOTO/Nova WahyudiIlustrasi: Pilkada Serentak 2018

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah akan melakukan upaya antisipasi kecurangan yang berpotensi di 21 daerah demi memperketat jalannya pengawasan Pilkada 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar S.A.K Arif menilai kerawanan yang patut diwaspadai, diantaranya terkait manipulasi data pemilih menjelang hari pencoblosan.

"Seperti Pilpres 2019 lalu tingkat kecurangan terkait data pemilih bisa kita minimalisir dengan berbagai tahapan pengawasan. Nah, untuk tahun depan kita akan perketat lagi karena pasti akan muncul kecurangan dengan memanipulasi data pemilih yang lebih masif," ujar Fajar kepada Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

Manipulasi data pemilih, lanjut dia, merupakan kecurangan yang paling sering muncul tiap Pemilu lantaran dipengaruhi persaingan antar calon yang ketat.

Baca juga: Antisipasi Kecelakaan Kerja, Pengawas Pilkada Serentak di Jateng Diasuransikan

"Manipulasi ini paling klasik yang sering kita temui di lapangan. Maka kita upayakan sebisa mungkin coklit yang dilakukan harus benar-benar valid. Nanti akan perkuat data pemilihnya," jelas Fajar. 

Selain itu, kerawanan lainnya terkait aksi mobilisasi ASN yang bakal marak di setiap kabupaten hingga desa-desa.

Pasalnya, di 21 kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada, kebanyakan kepala daerahnya kembali dicalonkan oleh partainya masing-masing. 

Tak hanya itu, lanjut Fajar, aksi politik uang kemungkinan juga meningkat seiring banyaknya tensi politik yang biasanya meninggi di detik-detik coblosan.

Baca juga: Bawaslu Jateng Kembali Temukan 8 WNA Masuk DPT Pemilu 2019

"Mengingat potensi mobilisasi ASN dan politik uang di Jateng yang sangat tinggi, maka kita minta kepala daerah yang nyalon untuk berhenti memberikan tekanan politik kepada para ASN dan kades-kadesnya," katanya.

Maka dari itu, upaya pencegahan tindak kecurangan selama Pilkada 2020 saat ini sedang didorong setiap daerah untuk membentuk desa anti politik uang. 

"Kita juga mendesak KPU supaya memberikan dorongan ke DPR untuk merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sehingga Bawaslu bisa menindak dan mengadili para pelaku pelanggaran pemilu," jelasnya



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakai GPS, Sulkifli Kayuh Perahu Sejauh 17 Km untuk Daftar Jadi Anggota TNI AL, Ini Kisahnya

Pakai GPS, Sulkifli Kayuh Perahu Sejauh 17 Km untuk Daftar Jadi Anggota TNI AL, Ini Kisahnya

Regional
Aniaya Anak Pakai Tang, Ini Keanehan Sikap Seorang Ayah Saat Berhadapan dengan Polisi

Aniaya Anak Pakai Tang, Ini Keanehan Sikap Seorang Ayah Saat Berhadapan dengan Polisi

Regional
Detik-detik Paidi Pingsan Lihat Sang Istri Tewas Terlilit Tali Sapi yang Digembalakan

Detik-detik Paidi Pingsan Lihat Sang Istri Tewas Terlilit Tali Sapi yang Digembalakan

Regional
Kontak Erat dengan Pasien Corona, Wakil Bupati Kubu Raya Positif Corona: Saya Tak Ingin Ini Klaster Baru

Kontak Erat dengan Pasien Corona, Wakil Bupati Kubu Raya Positif Corona: Saya Tak Ingin Ini Klaster Baru

Regional
'Kalau Risma Jadi Juru Kampanye Pasangan Nomor 1, Mengundurkan Diri Dulu'

"Kalau Risma Jadi Juru Kampanye Pasangan Nomor 1, Mengundurkan Diri Dulu"

Regional
Kisah Febfi Sebarkan Kebaikan dengan Sediakan Internet Gratis Keliling, Berawal dari Meninggalnya Sang Anak

Kisah Febfi Sebarkan Kebaikan dengan Sediakan Internet Gratis Keliling, Berawal dari Meninggalnya Sang Anak

Regional
Ini Jawaban Kapolres Blitar Dituding Maki Kasat Sabhara dan Biarkan Penambangan Liar

Ini Jawaban Kapolres Blitar Dituding Maki Kasat Sabhara dan Biarkan Penambangan Liar

Regional
Cerita Bambang Surono, Dapat Tawaran Nyanyi karena Mirip Didi Kempot

Cerita Bambang Surono, Dapat Tawaran Nyanyi karena Mirip Didi Kempot

Regional
Setelah Mengundurkan Diri karena Dimaki, Kasat Sabhara Laporkan Kapolres Blitar ke Polda Jatim

Setelah Mengundurkan Diri karena Dimaki, Kasat Sabhara Laporkan Kapolres Blitar ke Polda Jatim

Regional
Klaster Baru Penularan Corona di Kota Kupang Muncul dari Karyawan Bank

Klaster Baru Penularan Corona di Kota Kupang Muncul dari Karyawan Bank

Regional
Dipecat PDI-P, Anak Bupati Semarang: Saya Manut Bapak

Dipecat PDI-P, Anak Bupati Semarang: Saya Manut Bapak

Regional
10 Orang di Sekretariat DPRD Maluku Positif Corona

10 Orang di Sekretariat DPRD Maluku Positif Corona

Regional
Pegawai Bappeda Meninggal karena Covid-19, Gedung Pemkab Bojonegoro Disterilkan

Pegawai Bappeda Meninggal karena Covid-19, Gedung Pemkab Bojonegoro Disterilkan

Regional
Bawaslu Jateng Bentuk 44.077 Pengawas TPS Pilkada 2020

Bawaslu Jateng Bentuk 44.077 Pengawas TPS Pilkada 2020

Regional
Kesadaran Masyarakat Rendah, Bupati Tuban Perpanjang Pemberlakuan Jam Malam

Kesadaran Masyarakat Rendah, Bupati Tuban Perpanjang Pemberlakuan Jam Malam

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X