Sidang Dugaan Korupsi Gubernur Kepri Dialihkan ke Jakarta, Apa Alasannya?

Kompas.com - 02/10/2019, 12:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta, Abu Bakar. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta, Abu Bakar.

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Sidang perkara dugaan korupsi dengan tersangka Gubernur non aktif Kepri, Nurdin Basirun, akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian juga persidangan untuk tiga tersangka lain, Edy Sofyan, Budi Hartono dan Abu Bakar.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Santonius Tambunan mengatakan, pemindahan lokasi persidangan itu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 151/KMA/SK/IX/2019.

Baca juga: Kapolda Riau Dicopot, Ini Penjelasan Kabid Humas

SK tersebut tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Nurdin Basirun dan kawan-kawan.

"Putusan dari Mahkamah Agung kemarin kami terima," kata Santonius saat dihubungi, Rabu (2/10/2019).

Santonius menyebutkan, pertimbangan persidangan di Jakarta yakni, Nurdin Basirun pernah menjabat jabatan strategis Wakil Bupati Karimun dan Bupati Karimun pada 2001-2015.

Kemudian, dia menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur Kepri pada 2016.

Selain itu, Nurdin Basirun merupakan tokoh masyarakat yang memiliki basis massa yang fanatik di Provinsi Kepri.

Aksi massa dikhawatirkan terjadi apabila persidangan dilaksanakan di PN Tanjungpinang.

Selain itu, berdasarkan analisis situasi keamanan dari Polda Kepri, persidangan perkara suap Gubernur Kepri di PN Tanjungpinang dapat meningkatkan risiko keamanan.

Dikhawatirkan terjadi mobilisasi dan pengerahan massa secara besar-besaran selama persidangan, sehingga berpotensi menggangu jalannya proses persidangan serta gangguan keamanan di Kepri.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, PN Jakarta Pusat dipandang memenuhi syarat sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut," ujar Santonius.

Baca juga: Kata Polisi soal Dugaan Sindrom Baby Blues Dalam Kasus Bayi Tewas di Bak Mandi

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X