Jateng Provinsi Paling Anti Korupsi, Ganjar Bagikan Rahasianya

SEMARANG.KOMPAS.com - Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (1/10), Pemerintah Jawa Tengah memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26.

Dari capaian hasil skor tersebut menempatkan Pemprov Jateng sebagai yang terbaik dalam bidang gerakan anti korupsi.

Adapun tujuan dilakukan survei tersebut adalah untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi.

Baca juga: KPK: Indeks Integritas Pemprov Jateng Tertinggi, Mahkamah Agung Terendah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun tak segan berbagi rahasia atas pencapaiannya menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi anti korupsi.

Capaian tersebut, menurut Ganjar, adalah berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.

Setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat, yang pertama dilakukannya adalah pembenahan sistem pemerintahan.

"Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian, siapapun bisa mengakses," kata Ganjar, Selasa (1/10/2019).

Bahkan pelaporan LHKPN Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018.

Baca juga: KPK: Rata-rata Indeks Integritas Instansi Pemerintahan Naik

Pejabat Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun.

Selain itu, Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda.

Lelang jabatan ini menjadi bagian Reformasi Birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi pemerintah pusat.

Ganjar menuturkan, setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, proses selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Maka dari itu, Ganjar mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial. Bahkan, Ganjar pernah mencopot pegawai karena laporan dari masyarakat.

"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat," katanya.

Namun, yang paling mendasar dalam gerakan anti korupsi tersebut adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan.