Ganjar Minta Pimpinan DPRD Jateng Belajar dari Demo Mahasiswa

SEMARANG, KOMPAS.com – Demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah pada pekan lalu telah banyak memakan korban jiwa.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut prihatin dengan aksi unjuk rasa di beberapa daerah yang menelan korban jiwa baik dari para demonstran maupun aparat keamanan.

"Bahkan, sampai jatuh korban jiwa dua mahasiswa di Kendari dan luka-luka di berbagai tempat, yang korbannya adalah pelajar dan mahasiswa," kata Ganjar, dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Jateng periode 2019-2024 di Gedung Berlian, Senin (30/9/2019).

Baca juga: 6 Fakta Demo Mahasiswa di Daerah, Bandung Rusuh hingga Hoaks Usai #GejayanMemanggil2

Belum lagi, konflik di Papua juga tidak kunjung selesai, malah semakin memburuk dengan adanya kerusuhan di Wamena hingga menimbulkan korban.

Ganjar mencatat, hingga kemarin, sudah ada 32 korban. Salah satunya Soeko Masetiyo, seorang dokter asal Yogyakarta.

Selain itu, ada empat warga Jateng yang tinggal di Wamena, dipulangkan ke Jawa Tengah, atas inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Segala sesuatu yang tidak terkontrol, akan membawa risiko ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung upaya untuk sama-sama menjaga kondusivitas Republik Indonesia," harap mantan anggota DPR RI yang juga politisi PDI-P itu.

Maka dari itu, Ganjar meminta kepada seluruh anggota DPRD Jateng untuk mencermati situasi politik nasional saat ini.

"Jateng menjadi daerah yang aksi demonstrasinya berlangsung damai karena dukungan masyarakat dan mahasiswa yang punya kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi," ujar Ganjar.

Situasi politik yang terjadi di Indonesia, menurut Ganjar, membutuhkan kepedulian legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari pemerintahan.

"Dari peristiwa itu, dapat diambil pelajaran bagaimana pentingnya membangun komunikasi yang baik, tanpa sekat, dan mengabaikan batas-batas strata sosial, jabatan, dan proses birokrasi," kata Ganjar.

Ganjar berharap, anggota DPRD Jateng membukakan komunikasi seluas-luasnya, baik dengan bertatap muka, maupun melalui kanal-kanal sosial media.

"Agak melelahkan sih, tapi sepertinya kita harus masuk pada dunia ini, pada era digital. Mari kita ciptakan Jateng sebagai provinsi yang pemerintahannya dekat dengan rakyat dan selalu bersama sama mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menyampaikan tujuh tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada demo Selasa (24/9/2019) lalu kepada seluruh anggota DPRD Jateng.

Antara lain, menuntut DPR RI mencabut draft rancangan Undang-Undang KUHP, menuntut presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.