DPR Aceh Sepakati Hukum Cambuk 100 Kali untuk Pemburu Satwa Liar

Kompas.com - 30/09/2019, 16:26 WIB
Bunta, gajah yang banyak membantu BKSDA Aceh dalam menggiring gajah liar yang berkonflik di berbagai tempat, mati terbunuh Juni 2018. Getty ImagesBunta, gajah yang banyak membantu BKSDA Aceh dalam menggiring gajah liar yang berkonflik di berbagai tempat, mati terbunuh Juni 2018.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyepakati pengesahan sejumlah qanun, Jumat malam (27/9/2019), termasuk pengelolaan satwa liar, dengan hukuman tembak di tempat untuk pemburu yang melawan, langkah yang menurut pakar hukum menyalahi prosedur.

Ketua Komisi II, DPR Aceh Nurzahri, yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan pengesahan menjelang tengah malam termasuk "tembak di tempat" yang akan dilakukan melalui "prosedur apabila pemburu melakukan perlawanan dan menggunakan senjata api."

Baca juga: Polisi di Aceh Tengah Berselawat untuk Hadapi Demonstran

Nurzahri mengatakan hukuman tembak di tempat untuk pemburu liar dilakukan dengan mempersenjatai polisi kehutanan, dengan pengaturan tentang penggunaan senjata api di bawah mekanisme dan sesuai peraturan kepolisian.

"Jumlah polhut 30 orang, pamhut (satuan pengamanan hutan) di kita 1000 orang, dengan jumlah yang sedikit maka akan sangat butuh senjata api dalam perlindungan," kata Nurzahri.

Nurzahri mengatakan qanun pengelolaan satwa liar ini akan efektif mulai berlaku sejak Januari 2020 untuk mendengar akan ada masukan dan revisi dari kementerian dalam negeri.

Baca juga: Cerita Puluhan Siswa Ditolak Bergabung Saat Demo Mahasiswa di Aceh

Nurzahri dalam paripurna qanun Aceh. Hidayatullah Nurzahri dalam paripurna qanun Aceh.

Selain tembak di tempat, qanun pengelolaan satwa liar ini juga mencantumkan hukuman cambuk untuk para pelaku sebanyak 100 kali cambukan serta untuk pejabat yang lalai dalam mengurus permasalah satwa dan lingkungan dan menyebabkan kematian satwa.

Dalam sidang ini, semua faksi menyepakati qanun terkait satwa liar ini dengan latar belakang keprihatinan anggota dewan yang mencatat maraknya perburuan gajah dan satwa liar lain.

Alasan di balik disahkannya qanun ini yang diangkat DPRA termasuk data sejak 2012 dengan ditemukannya "45 ekor gajah yang mati tanpa gading" serta maraknya perdagangan satwa," lapor Hidayatullah, wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Baca juga: Penipuan Online Marak di Aceh, Polisi Terima Laporan 10 Kasus

Seorang penjaga hutan merawat gajah yang terluka di Aceh. Getty Images Seorang penjaga hutan merawat gajah yang terluka di Aceh.

Pegiat dari World Wide Fund for Nature (WWF) Aceh, Dede Suhendra, mengatakan pemberlakuan dan pengesahan qanun ini dapat memberikan efek jera bagi para pemburu satwa sehingga menjaga keberlansungan satwa dan hutan di Provinsi Aceh.

"Efektifnya sosialiasi yang harus dilakukan secara terus menerus, jadi dari sejak pengesahan sampai qanun ini berlaku PR besarnya ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka tau," kata Dede Suhendra, Manager Lansekap Northern Sumatera WWF Indonesia
.
Dede menambahkan, pemberlakuan qanun pengelolaan satwa liar juga harus mengatur regulasi yang lebih jelas tentang tupoksi antara penegak hukum dengan polisi hutan serta diskusi khusus karena tidak mudah pemberlakuan untuk sangsi tembak ditempat serta mempersenjatai polhut.

Baca juga: DPR Aceh Sepakat dengan Mahasiswa Tolak UU KPK Baru

 

Tembak di tempat menyalahi hukum

Pembahasan qanun DPR Aceh yang berlangsung sampai larut malam pada Jumat (27/09). Hidayatullah Pembahasan qanun DPR Aceh yang berlangsung sampai larut malam pada Jumat (27/09).
"Saya rasa ini sudah sangat baik, qanun ini bagian dari dukungan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1990 Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, Aceh dengan kekhususannya sudah baik karena mengatur ini," jelas Dede Suhendra.

Tetapi pengajar hukum pidana Universitas Syiah Kuala, Dahlan Ali, mengatakan pembahasan soal senjata perlu dilakukan perundingan secara nasional.

"Ini hanya qanun, jadi kalau membahas soal satwa dan persenjataan baiknya itu dibahas secara nasional dalam undang-undang karena tidak akan ada perbedaan antara satwa dari Aceh atau daerah lain," kata Dahlan Ali.

Baca juga: Cerita Lengkap Hoaks Perampokan BRI Aceh yang Jadi Viral

"Polisi saja dilarang melakukan tembak ditempat untuk pelaku kejahatan besar, kecuali untuk melumpuhkan tersangka, nah masa ini karena memburu satwa kemudian manusia yang ditembak di tempat," jelas Dahlan Ali.

Pengesahan qanun pengelolaan satwa liar ini menurut Dahlan, justru terkesan tergesa-gesa karena DPR Aceh sudah akan mengakhiri masa jabatan, sehingga banyak pasal yang kurang relevan.

Salah satu kasus yang menimbulkan kemarahan publik terkait satwa liar adalah tewasnya Bunta, gajah jinak di daerah konservasi di Desa Bunin, Lokop, Aceh, pada Juni 2018.

Baca juga: Hoaks, Perampokan Bank BRI Aceh Timur yang Viral di Medsos

Foto Bunta saat itu viral dan pegiat lingkungan, mengatakan foto itu memperlihatkan fenomena pemburu yang kini menyasar gajah jinak untuk diburu gadingnya daripada gajah liar.

Bunta ditemukan mati dengan gading terpotong dan gajah itu diduga diracun oleh pemburu. Gajah jinak ini banyak membantu BKSDA Aceh menggiring gajah liar yang berkonflik di berbagai tempat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Pembacokan Diduga Tak Dilayani RS karena Hasil Rapid Test, Ini Penjelasan Pengelola

Korban Pembacokan Diduga Tak Dilayani RS karena Hasil Rapid Test, Ini Penjelasan Pengelola

Regional
Suami yang Bunuh Istrinya Hamil 7 Bulan Terancam 15 Tahun Penjara

Suami yang Bunuh Istrinya Hamil 7 Bulan Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Ayah Ibu Dipenjara karena Narkoba, Balita di Medan Dianiaya Paman Bibi gara-gara Buang Air di Celana

Ayah Ibu Dipenjara karena Narkoba, Balita di Medan Dianiaya Paman Bibi gara-gara Buang Air di Celana

Regional
Diduga Diserang Kawanan Tawon, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kubangan Air

Diduga Diserang Kawanan Tawon, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kubangan Air

Regional
Layangan Tersangkut di Pesawat Citilink yang Akan Mendarat

Layangan Tersangkut di Pesawat Citilink yang Akan Mendarat

Regional
Karut-marut Hilirisasi Riset di Indonesia

Karut-marut Hilirisasi Riset di Indonesia

Regional
Sekolah Ditutup, Pemilik Kantin Ini Banting Setir Jadi Pedagang Bunga Plastik

Sekolah Ditutup, Pemilik Kantin Ini Banting Setir Jadi Pedagang Bunga Plastik

Regional
Diduga Usai Konsumsi Sabu, Seorang Oknum Polisi Ditangkap Warga, Kapolres Simalungun: Akan Kita Tindak Tegas...

Diduga Usai Konsumsi Sabu, Seorang Oknum Polisi Ditangkap Warga, Kapolres Simalungun: Akan Kita Tindak Tegas...

Regional
Menyoal Foto Bugil 2 Pria di Gunung Gede Pangrango, Terduga Pelaku Sebut untuk Riset Tema Tubuh

Menyoal Foto Bugil 2 Pria di Gunung Gede Pangrango, Terduga Pelaku Sebut untuk Riset Tema Tubuh

Regional
Pantai Tuing Indah dan Pantai Pulau Punggur, Destinasi Wisata Baru di Babel

Pantai Tuing Indah dan Pantai Pulau Punggur, Destinasi Wisata Baru di Babel

Regional
Ini Pengakuan Pria yang Bunuh Istrinya Saat Sedang Hamil 7 Bulan

Ini Pengakuan Pria yang Bunuh Istrinya Saat Sedang Hamil 7 Bulan

Regional
Jenazah Satu Keluarga Korban Kebakaran Legok Dimakamkan di Satu Liang

Jenazah Satu Keluarga Korban Kebakaran Legok Dimakamkan di Satu Liang

Regional
Menegangkan, Kakak Selamatkan Adik dari Gigitan Buaya di Dalam Laut, Ini Kronologinya

Menegangkan, Kakak Selamatkan Adik dari Gigitan Buaya di Dalam Laut, Ini Kronologinya

Regional
Komentar Warga soal Wali Kota Tasikmalaya yang Ditahan KPK

Komentar Warga soal Wali Kota Tasikmalaya yang Ditahan KPK

Regional
Kemenaker Dibekali Rp 500 Miliar untuk Bantu Pekerja Terdampak Pandemi

Kemenaker Dibekali Rp 500 Miliar untuk Bantu Pekerja Terdampak Pandemi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X