DPR Aceh Sepakati Hukum Cambuk 100 Kali untuk Pemburu Satwa Liar

Kompas.com - 30/09/2019, 16:26 WIB
Bunta, gajah yang banyak membantu BKSDA Aceh dalam menggiring gajah liar yang berkonflik di berbagai tempat, mati terbunuh Juni 2018. Getty ImagesBunta, gajah yang banyak membantu BKSDA Aceh dalam menggiring gajah liar yang berkonflik di berbagai tempat, mati terbunuh Juni 2018.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyepakati pengesahan sejumlah qanun, Jumat malam (27/9/2019), termasuk pengelolaan satwa liar, dengan hukuman tembak di tempat untuk pemburu yang melawan, langkah yang menurut pakar hukum menyalahi prosedur.

Ketua Komisi II, DPR Aceh Nurzahri, yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan pengesahan menjelang tengah malam termasuk "tembak di tempat" yang akan dilakukan melalui "prosedur apabila pemburu melakukan perlawanan dan menggunakan senjata api."

Baca juga: Polisi di Aceh Tengah Berselawat untuk Hadapi Demonstran

Nurzahri mengatakan hukuman tembak di tempat untuk pemburu liar dilakukan dengan mempersenjatai polisi kehutanan, dengan pengaturan tentang penggunaan senjata api di bawah mekanisme dan sesuai peraturan kepolisian.

"Jumlah polhut 30 orang, pamhut (satuan pengamanan hutan) di kita 1000 orang, dengan jumlah yang sedikit maka akan sangat butuh senjata api dalam perlindungan," kata Nurzahri.

Nurzahri mengatakan qanun pengelolaan satwa liar ini akan efektif mulai berlaku sejak Januari 2020 untuk mendengar akan ada masukan dan revisi dari kementerian dalam negeri.

Baca juga: Cerita Puluhan Siswa Ditolak Bergabung Saat Demo Mahasiswa di Aceh

Nurzahri dalam paripurna qanun Aceh. Hidayatullah Nurzahri dalam paripurna qanun Aceh.

Selain tembak di tempat, qanun pengelolaan satwa liar ini juga mencantumkan hukuman cambuk untuk para pelaku sebanyak 100 kali cambukan serta untuk pejabat yang lalai dalam mengurus permasalah satwa dan lingkungan dan menyebabkan kematian satwa.

Dalam sidang ini, semua faksi menyepakati qanun terkait satwa liar ini dengan latar belakang keprihatinan anggota dewan yang mencatat maraknya perburuan gajah dan satwa liar lain.

Alasan di balik disahkannya qanun ini yang diangkat DPRA termasuk data sejak 2012 dengan ditemukannya "45 ekor gajah yang mati tanpa gading" serta maraknya perdagangan satwa," lapor Hidayatullah, wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Baca juga: Penipuan Online Marak di Aceh, Polisi Terima Laporan 10 Kasus

Seorang penjaga hutan merawat gajah yang terluka di Aceh. Getty Images Seorang penjaga hutan merawat gajah yang terluka di Aceh.

Pegiat dari World Wide Fund for Nature (WWF) Aceh, Dede Suhendra, mengatakan pemberlakuan dan pengesahan qanun ini dapat memberikan efek jera bagi para pemburu satwa sehingga menjaga keberlansungan satwa dan hutan di Provinsi Aceh.

"Efektifnya sosialiasi yang harus dilakukan secara terus menerus, jadi dari sejak pengesahan sampai qanun ini berlaku PR besarnya ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka tau," kata Dede Suhendra, Manager Lansekap Northern Sumatera WWF Indonesia
.
Dede menambahkan, pemberlakuan qanun pengelolaan satwa liar juga harus mengatur regulasi yang lebih jelas tentang tupoksi antara penegak hukum dengan polisi hutan serta diskusi khusus karena tidak mudah pemberlakuan untuk sangsi tembak ditempat serta mempersenjatai polhut.

Baca juga: DPR Aceh Sepakat dengan Mahasiswa Tolak UU KPK Baru

 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Sulut Tangkap 3 Orang Sindikat Pengedar Sabu Antar-provinsi

Polda Sulut Tangkap 3 Orang Sindikat Pengedar Sabu Antar-provinsi

Regional
Dapat Nomor Urut 2, Paslon Petahana Pilkada Trenggalek Akan Berkampanye Penuh Cinta

Dapat Nomor Urut 2, Paslon Petahana Pilkada Trenggalek Akan Berkampanye Penuh Cinta

Regional
Tracing Pegawai Dinkes DIY Meninggal karena Covid-19, Ini Hasilnya

Tracing Pegawai Dinkes DIY Meninggal karena Covid-19, Ini Hasilnya

Regional
Ini Makna Nomor Urut bagi 3 Pasangan Calon di Pilkada Jember

Ini Makna Nomor Urut bagi 3 Pasangan Calon di Pilkada Jember

Regional
Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Sulut, Olly: Menang Total

Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Sulut, Olly: Menang Total

Regional
Dapat Nomor Urut 1, Cabup Kristiana Muki Ajak Paslon Lain Tolak Kampanye Hitam

Dapat Nomor Urut 1, Cabup Kristiana Muki Ajak Paslon Lain Tolak Kampanye Hitam

Regional
Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat, Calon Petahana di Pilkada Banggai Berencana Gugat KPU

Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat, Calon Petahana di Pilkada Banggai Berencana Gugat KPU

Regional
Seorang Guru dan Anaknya Positif Covid-19, Tertular Suami yang Pulang dari Malang

Seorang Guru dan Anaknya Positif Covid-19, Tertular Suami yang Pulang dari Malang

Regional
Prasasti Soe Hok Gie–Idhan Lubis Dipasang di Puncak Mahameru

Prasasti Soe Hok Gie–Idhan Lubis Dipasang di Puncak Mahameru

Regional
Ada Klaster Ponpes di Purwokerto dan Kebumen, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Ada Klaster Ponpes di Purwokerto dan Kebumen, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Setelah Diisolasi 65 Hari, Nenek 70 Tahun Sembuh dari Covid-19

Setelah Diisolasi 65 Hari, Nenek 70 Tahun Sembuh dari Covid-19

Regional
Pasar Murah Bebas Ongkir, Cara Jatim Jamin Ketersediaan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Pasar Murah Bebas Ongkir, Cara Jatim Jamin Ketersediaan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Pengundian Nomor Urut 3 Paslon Pilkada Kendal, Ini Hasilnya

Pengundian Nomor Urut 3 Paslon Pilkada Kendal, Ini Hasilnya

Regional
Calon Tunggal Pilkada Ngawi Dapat Posisi Sebelah Kiri di Surat Suara

Calon Tunggal Pilkada Ngawi Dapat Posisi Sebelah Kiri di Surat Suara

Regional
Lawan Kotak Kosong, Calon Petahana di Pilkada Semarang Dapat Posisi Kiri Surat Suara

Lawan Kotak Kosong, Calon Petahana di Pilkada Semarang Dapat Posisi Kiri Surat Suara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X