Di sisi lain, untuk jaminan kesehatan mereka mengaku tidak mampu membayar.
“Bukan hanya perokok itu, tapi semua keluarganya saya coret. Contohnya satu rumah ada lima orang, suami-istri dan tiga anaknya, maka saya coret lima-limanya. Coba bayangkan, rokok termurah katakan Rp 8.000. Satu bulan berarti ada Rp 240.000. Masa untuk BPJS Rp 42.000 dia enggak mampu?” ujar Rusli.
Rusli tidak gentar dengan kebijakan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak populis.
Bahkan ia berencana memberlakukan kebijakan anti rokok ini kepada semua penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga penerima bantuan.