Gelar Kopdar, Ridwan Kamil Sarankan Bupati/Wali Kota Pinjam Dana ke BJB

Kompas.com - 26/09/2019, 15:34 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) edisi ke-3 di Hotel Pantai Indah Timur, Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/9/2019). Humas Pemprov JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) edisi ke-3 di Hotel Pantai Indah Timur, Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/9/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menggelar koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) edisi ke-3 di Hotel Pantai Indah Timur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019).

Dalam kesempatan itu, hadir para kepala daerah seperti Wali Kota Bandung Oded M Danial, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata sebagai tuan rumah, serta kepala daerah lainnya.

Ridwan berharap, pertemuan itu menjadi momentum para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah provinsi.

"Kopdar ini dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Mudah-mudahan diapresiasi di zaman saya kan dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy, menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Baca juga: 5000 Kepala Desa Jabar Akan Berdiskusi dengan Ridwan Kamil

Untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalahan, Emil mengatakan kegiatan kopdar akan digelar secara tematik. Untuk pertemuan kali ini, tema besar yang dibahas adalah masalah keuangan daerah.

"Nanti per tiga bulan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia.

Skema pembiayaan pembangunan daerah

Dalam pertemuan itu, Emil merinci ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Diantaranya, APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Mari bersemangat, bahwa ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami, APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil.

Ia menambahkan, salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X