Gelar Kopdar, Ridwan Kamil Sarankan Bupati/Wali Kota Pinjam Dana ke BJB

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menggelar koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) edisi ke-3 di Hotel Pantai Indah Timur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019).

Dalam kesempatan itu, hadir para kepala daerah seperti Wali Kota Bandung Oded M Danial, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata sebagai tuan rumah, serta kepala daerah lainnya.

Ridwan berharap, pertemuan itu menjadi momentum para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah provinsi.

"Kopdar ini dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Mudah-mudahan diapresiasi di zaman saya kan dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy, menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Baca juga: 5000 Kepala Desa Jabar Akan Berdiskusi dengan Ridwan Kamil

Untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalahan, Emil mengatakan kegiatan kopdar akan digelar secara tematik. Untuk pertemuan kali ini, tema besar yang dibahas adalah masalah keuangan daerah.

"Nanti per tiga bulan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia.

Skema pembiayaan pembangunan daerah

Dalam pertemuan itu, Emil merinci ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Diantaranya, APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Mari bersemangat, bahwa ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami, APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil.

Ia menambahkan, salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah.

Dalam hal ini, ia menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank Jabar (BJB). Apalagi, saat ini BJB memiliki program kredit investasi daerah.

"Kenapa kita tidak bisa padahal kita punya BJB, Bapak-bapak ini pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD, padahal triliunan di BJB yang tersedia. Tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," paparnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut 3 Kabupaten di Jabar Belum Layak Anak

Ia menyebut, skema pembiayaan pembangunan daerah tak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas.

"Sekarang saya tanya bapak ibu kalau beli mobil kontan atau kredit, kalau beli rumah orang baru menikah apa beli kontan atau KPR? Ya KPR. Rumah ada, bisa dipakai warung, keuangan keluarga gak terganggu, itulah hidup manajemen keuangan modern. Itu tak terjadi dalam pemerintahan kita. Maka kopdar itu kita ubah teori manajemen keuangan," jelasnya.