Kompas.com - 25/09/2019, 16:43 WIB
Dedi Mulyadi bersama anak-anak papua yang bersekolah di Purwakarta, Jawa Barat. HANDOUTDedi Mulyadi bersama anak-anak papua yang bersekolah di Purwakarta, Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, RUU KUHP yang saat ini tengah ditunda pengesahannya oleh DPR RI dan pemerintah seharusnya berlandaskan Pancasila.

"Kita sudah menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang digali dari nilai luhur bangsa kita. Kalau sudah seperti itu makanya Pancasila adalah landasan pokok berpikir. Saripatinya harus masuk dalam undang-undang. Berarti harus masuk juga ke KUH Pidana," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (25/9/2019).

Dedi menilai, setelah membaca RUU KUHP, produk hukum tersebut justru tidak mencerminkan Pancasila.

Baca juga: Kisah Iman, Anak Yatim Penjual Gorengan di Trotoar: Dapat Rp 30.000 Sehari hingga Diajak Belanja ke Mal oleh Dedi Mulyadi

 

Menurut dia, terjadi kekacauan berpikir dalam merumuskan RUU KUHP yang akan disahkan setelah pelantikan anggota DPR RI baru.

Kekacauan berpikiranya terletak pada landasan filosofi hukum. RUU KUHP ini justru mengakomodasi mazhab-mazhab internasional serta mencampuradukan pola hukum liberal dan syariah.

"Hukum syar'i diakomodir dalam pasal perzinahan. Tetapi di lain hal, pola pikir liberal diakomodir dalam pasal, perempuan kalau ditiduri laki-laki dia tidak ridho (ikhlas), maka disebut pemerkosaan, ini kekacauan berpikir," tutur anggota DPR terpilih dari Partai Golkar ini.

"Kaidah berpikirnya kacau. Ini hukum yang akomodatif terhadap semua paham. Sedangkan negara tidak punya sistem hukum yang konsisten kepada Pancasila," sambung Dedi.

Akibatnya, kata Dedi, ketika pola ini digabungkan dalam satu hukum, maka yang terjadi adalah gaya tolak menolak.

Baca juga: Pemprov Bali Berharap Pasal Zina dalam RUU KUHP Dihilangkan

Dedi menjelaskan, jika ingin menghasilkan KUHP berlandaskan Pancasila, pemerintah dan DPR RI seharusnya bisa mengakomodir keragaman hukum adat di masyarakat yang plural.

"Kalau landasan ideologinya Pancasila maka hukum di Indonesia harus ada keragaman. Karena Pancasila diambil dari nilai luhur berarti basis kultur, berarti ada keanekaragaman kultur Indonesia," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Regional
Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Regional
Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Regional
Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Regional
Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Regional
Ramadhan dan Lebaran Usai, Wagub Uu Ajak ASN Semangat Laksanakan Tugas

Ramadhan dan Lebaran Usai, Wagub Uu Ajak ASN Semangat Laksanakan Tugas

Regional
Jadwal Masuk Sekolah Ditunda, Ridwan Kamil: Kami Apresiasi, asal Tidak Mengganggu KBM

Jadwal Masuk Sekolah Ditunda, Ridwan Kamil: Kami Apresiasi, asal Tidak Mengganggu KBM

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.