Usai Demo, Mahasiswa di Malang Pungut Sampah Sampai Bersih

MALANG, KOMPAS.com –Demo mahasiswa juga terjadi di Malang, Jawa Timur, Selasa (24/9/2019).

Demo mahasiswa sempat berujung pada kericuhan. Sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan.

Namun, seusai kericuhan, para mahasiswa membersihkan area yang digunakan sebagai tempat demonstrasi.

Aulia Novirta bersama temannya Elina Limbong memungut sampah dan memasukkannya ke dalam plastik kresek besar yang dibawanya di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa sore.

Baca juga: Jeruk dan Apel untuk Mahasiswa yang Demo Saat Aksi #GejayanMemanggil

Setelah jalan beraspal itu dipastikan bersih, Aulia lantas membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan.

Aulia dan Elina merupakan dua dari ribuan peserta demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Aksi mahasiswa yang sempat memicu kericuhan itu membuat sampah berserakan.

Selain itu, banyaknya pedagang kaki lima di lokasi demo juga menyumbang keberadaan sampah.

Setelah aksi selesai dan massa bergeser dari depan Gedung DPRD, Aulia bersama sejumlah mahasiswa yang lain berinisiatif untuk memungut sampah.

“Aku memang enggak suka sih lihat sampah banyak berserakan gitu. Kita kan yang aksi di situ, sampah-sampah teman kita juga, ya sudah seharusnya aksi kelar dibersihin,” kata Aulia.

Tidak hanya Aulia dan Elina, sejumlah peserta aksi lainnya turut membersihkan sampah yang berserakan di jalanan.

“Aku cuma kumpulin dua kantong. Yang pertama bareng sama salah satu anak cowok, terus kedua dia kasih plastik hitam kosong ke Elin, ya sudah kita pungutin bareng,” kata dia.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) itu mengatakan, beragam sampai yang dipungutnya.

Mulai dari sampah bekas jajanan pedagang kaki lima hingga botol air mineral.

“Jajanan cilok-cilok gitu, bekas poster, sama gelas dan botol air mineral,” kata Aulia.

Sementara itu, aksi massa mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Malang menyuarakan beragam tuntutan.

Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi yang baru disahkan oleh DPR.

Selain itu, mereka juga menuntut pembatalan RKUHP yang memuat berbagai pasal kontroversial.