Khofifah: 1000 Bidang Lebih Aset Pemprov Jatim Belum Bersertifikat

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut ada 1000 bidang lebih aset Pemprov Jawa Timur yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat sebagai aset negara.

Aset tersebut tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Untuk merapikan dan menginventarisir aset-aset tersebut, pihaknya akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kejaksaan dalam Satgas khusus.

"Kami libatkan BPN dan Kejaksaan karena dari jumlah itu ada yang berstatus sengketa," kata Khofifah di kantor BPN Jawa Timur usai usai upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-59 di Surabaya, Rabu (24/9/2019).

Baca juga: Reaksi Khofifah Saat Tahu Banyak ASN Tak Hafal Mars Jawa Timur

Aset yang berstatus sengketa, kata dia, akan diselesaikan dan ditata ulang oleh BPN dan Kejaksaan, sementara yang tidak berstatus sengketa akan didaftarkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga prosesnya bisa cepat.

Khofifah ingin aset yang berpotensi sengketa untuk segera teridentifikasi karena jika sudah dimiliki pihak ketiga, akan membutuhkan proses yang cukup lama untuk mengembalikan.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program PTSL untuk mendapatkan kepastian hukum tentang aset tanah.

"Prosesnya sangat mudah dan cepat," ucapnya.

Baca juga: Khofifah: Fuad Amin Cicit Inisiator Nahdlatul Ulama

Kepala Kanwil BPN Jatim Heri Santoso menyebut, melalui program PTSL tahun ini pihaknya menarget 1.725 juta bidang tanah.

"Hingga saat ini sudah 80 persen progresnya atau 1,666 juta setifikat tanah yang sudah diterbitkan," jelasnya.

Program PTSL kata dia terus dilakukan hingga target pada periode 2024-2025, hingga semua bidang tanah di Jawa Timur sudah tersertifikasi.

Daerah pertama yang dinyatakan sudah lengkap atau 100 persen bidang tanahnya tersertifikasi adalah Kota Madiun.