Demo DPRD Tegal, Mahasiswa Pentaskan Teatrikal "Matinya KPK oleh Penguasa"

Kompas.com - 24/09/2019, 18:38 WIB
Foto udara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tegal (AMT) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Kota/Kabupaten Tegal tersebut memaksa perwakilan DPRD Tegal ikut menandatangani dan menyampaikan surat penolakan terhadap UU KPK dan pengesahan RUU KUHP ke DPR di Jakarta. ANTARA FOTO/OKY LUKMANSYAHFoto udara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tegal (AMT) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Kota/Kabupaten Tegal tersebut memaksa perwakilan DPRD Tegal ikut menandatangani dan menyampaikan surat penolakan terhadap UU KPK dan pengesahan RUU KUHP ke DPR di Jakarta.

TEGAL, KOMPAS.com - Gelombang massa yang memprotes hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan UU KUHP terus bergulir di berbagai daerah.

Di Kota Tegal, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa dari berbagai almamater di kota dan Kabupaten Tegal menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Tegal, Selasa (24/9/2019).

Mereka mendesak DPRD Kota Tegal agar mendorong DPR RI membatalkan hasil revisi UU yang dinilai melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.


Baca juga: Demo Mahasiswa Tolak UU KPK Ricuh, Motor Polisi Dibakar, Mobil Patroli Dirusak

Aksi teatrikal "Matinya KPK oleh Penguasa" juga dipentaskan siang itu. Berbagai spanduk berbahasa Indonesia dan bahasa Tegal turut dibentangkan mahasiswa.

Tak hanya itu, dalam aksi yang mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian, mahasiswa juga membakar ban bekas.

Tak hanya menolak hasil revisi UU KPK, mereka juga menolak RKUHP yang dinilai ada sejumlah pasal karet yang mengarah ke pengebirian demokrasi.

Di antaranya, campur tangan penguasa kepada urusan pribadi warga negara, dan diskriminasi hak perempuan.

Koordinator aksi Irfan Marsetyawan mengungkapkan, ada beberapa tuntutan kepada DPRD Kota Tegal.

Baca juga: Di Surabaya, Demo Mahasiswa Blokir Pintu Masuk Gedung Negara Grahadi

 

Mereka dengan tegas menolak revisi UU KPK dan menyerukan adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara, RKUHP disebutnya hanya akan dijadikan alat kepentingan politik para elit di negeri ini.

Dalam orasinya, mahasiswa berulang-ulang mengingatkan bahwa DPRD seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat dan jangan hanya diam saja.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X