Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Mahasiswa di Gedung DPRD Malang Ricuh, Petugas Semprotkan Water Canon

Kompas.com - 24/09/2019, 15:28 WIB
Andi Hartik,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang ricuh, Selasa (24/9/2019).

Kericuhan terjadi saat massa mahasiswa mendesak masuk ke halaman Gedung DPRD Kota Malang sekitar pukul 13.00 WIB.

Petugas keamanan menyemprotkan water canon untuk memecah kerumunan massa.

Sedangkan massa yang ada di luar pagar melemparkan botol dan batu ke arah petugas yang berjaga di dalam halaman gedung.

Sebelumnya, tiga perwakilan mahasiswa sudah beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika.

Baca juga: Demo Mahasiswa, Pagar DPRD Jateng Dijebol Minta Ganjar Temui Massa

 

Setelah audiensi, Made didampingi sejumlah anggota DPRD Kota Malang datang menemui massa.

Setelah itu, sejumlah perwakilan massa masuk dalam gedung DPRD dan meminta supaya aksi massa diperbolehkan masuk ke halaman DPRD.

Namun, petugas tetap menutup pagar gedung DPRD sehingga terjadi saling dorong antara petugas dan massa.

Sementara itu, mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARD) menyampaikan 17 tuntutan.

Di antaranya menolak UU KPK dan menuntut pencabutan RUU yang akan disahkan oleh DPR RI.

Seperti RUU KUHP yang dianggap menutup ruang demokrasi serta menolak revisi UU Ketenagakerjaan.

Massa aksi juga mengkritik reforma agraria Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dianggapnya sebagai reforma palsu serta menolak RUU Pertanahan.

"Harapan kami sederhana. Kita ingin menyampaikan sikap selaku rakyat atas poin tuntutan di sini," kata perwakilan massa, Ali Sardana.

Salah satu koordinator aksi, Abdurrachman Sofyan mengatakan, aksi itu untuk mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu terkait UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Sebelumnya, Jokowi sudah menolak mengeluarkan Perppu. Hal itu sangat disayangkan karena UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR berpotensi melemahkan KPK.

"Itu masalah kalau Presiden menolak (mengeluarkan Perppu), massa rakyat akan menduduki DPR RI," kata dia.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika sempat hadir di tengah massa aksi. Made yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengaku akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.

"Kami siap untuk meneruskan melalui fraksi-fraksi yang ada di sini," kata dia.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Pamekasan Ricuh, Pintu Rumah Dinas Bupati Dirusak

Made mempersilakan mahasiswa untuk menggelar aksi demonstrasi. Namun, Made meminta supaya tidak ada provokasi dalam aksi tersebut.

"Kami mendukung kegiatan seperti ini. Tapi tetaplah pada koordinasi yang kuat dan solid. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Made.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com