Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK Ricuh, Massa Robek Spanduk Gubernur Kaltim

SAMARINDA, KOMPAS.com - Aksi penolakan revisi UU KPK oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Samarinda berujung ricuh di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar sekitar pukul 13.00 Wita, Senin (23/9/2019).

Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa bersama sejumlah dosen yang ikut aksi berkumpul di depan gerbang DPRD Kaltim. Mereka kemudian berorasi mewakili masing-masing lembaga mahasiswa.

Unjuk rasa awalnya berlangsung tertib. Namun entah mengapa, unjuk rasa tiba-tiba ricuh. Terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan polisi yang berjaga.

Baca juga: Kisah Kantin Legendaris Arowana Mace Ardi Unhas, Bisa Utang hingga Jadi Tempat Mengadu Mahasiswa

Mahasiswa memaksa masuk ke areal gedung DPRD Kaltim.

Sebagian massa kemudian melemparkan botol air mineral ke arah polisi dan petugas pun membalasnya tembakan water canon. Massa pun berhamburan.

Aparat kepolisian ditarik masuk ke areal gedung DPRD Kaltim. Pintu gerbang masuk halaman gedung DPRD Kaltim kemudian ditutup.

Mahasiswa terus memaksa masuk. Mereka memanjat pintu gerbang meminta agar aparat kepolisian membuka pintu gerbang.

Spanduk Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Hadi Mulyadi terpajang di atas gerbang dirobek mahasiswa.

Mahasiswa menuntut agar Presiden Jokowi secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) terkait revisi UU KPK.

Mahasiswa juga menolak revisi UU KPK nomor 30/2002 tentang KPK. Mereka menilai upaya revisi UU KPK adalah bagian dari melemahkan demokrasi.

Sebelum menuju kantor DPRD Kaltim, massa berkumpul di depan Islamic Center Baitul Mutaqqien di Jalan Slamet Riyadi. Massa melakukan long march melewati Jalan Tengkawang.

Baca juga: Bertopeng Hidung Panjang, Warga di Malang Tolak Revisi UU KPK

Sekitar pukul 11.00 Wita, massa sudah berada di kantor DPRD Kaltim dengan dikawal puluhan aparat kepolisian.

Turut terlibat sejumlah dosen dari beberapa Fakultas di Universitas Mulawarman termasuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Mahendra Putra Kurnia, turut terlibat dalam aksi dan melakukan orasi politik menolak revisi UU KPK.