Dikritik Pengunjuk Rasa soal Tambang Emas di Takengon, Ini Tanggapan Dewan Adat Gayo

Kompas.com - 19/09/2019, 18:46 WIB
Seorang mahasiswi sedang melakukan orasi saat aksi tolak tambang emas di halaman gedung DPRK Aceh Tengah,  Senin (16/9/2019). Aksi ini juga menyindir Dewan Adat Gayo yang mereka nilai diam saja saat isu pertambangan emas menyeruak di Aceh. KOMPAS.com/ Iwan Bahagia SPSeorang mahasiswi sedang melakukan orasi saat aksi tolak tambang emas di halaman gedung DPRK Aceh Tengah, Senin (16/9/2019). Aksi ini juga menyindir Dewan Adat Gayo yang mereka nilai diam saja saat isu pertambangan emas menyeruak di Aceh.

TAKENGON, KOMPAS.com - Aksi unjukrasa terkait penolakan rencana penambangan emas di kawasan Abong, Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (16/9/2019), mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Adat Gayo (DAG), Tagore Abubakar.

Ia mengeluarkan tanggapan karena adanya sebutan dan sindiran terhadap keberadaan DAG dari sejumlah mahasiswa dan aktivis baik dalam pemberitaan maupun dalam aksi yang digelar Senin siang di gedung DPRK Aceh Tengah.

Saat itu sejumlah orator menyinggung tentang sikap DAG terhadap rencana penambangan oleh PT Linge Mineral Resources (PT LMR).

Menurut Tagore, aksi ratusan orang yang berunjukrasa dihalaman DPRK Aceh Tengah adalah penyampaian aspirasi yang salah alamat, sebab persoalan tambang emas bukanlah ranah legislatif, melainkan ranah Gubernur Aceh dan pemerintah pusat.

Baca juga: Aksi Tolak Tambang Emas di Takengon Diwarnai Aksi Saling Dorong dengan Polisi

"Menurut saya mereka salah alamat, karena kewenangan perizinan penambangan ada di Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat," kata Tagore, dihubungi via telepon selulernya, Kamis (19/9/2019).

Mengenai DAG yang dipimpinnya mendapat kritikan karena cenderung diam saat suara penolakan tambang menyeruak di Takengon maupun di berbagai daerah di Aceh, Tagore AB menganggap kritikan tersebut sesuatu yang wajar.

"Kami sedang mengkaji dampak baik atau buruknya rencana penambangan tersebut, karena saya tidak bicara atasnama kepentingan seseorang atau segelintir orang, melainkan kepentingan masyarakat adat," ujarnya.

Baca juga: Tambang Emas Ilegal di Blok Cikidang Gunung Halimun Ditutup Permanen

Perlu kajian ilmiah

Sebab sebut Tagore, pernyataan sikap menolak atau mendukung harus dikaji secara ilmiah, tidak dapat disampaikan dengan cara yang emosional, apalagi dewan adat yang ia pimpin setara dengan Dewan Adat Dayak dan Dewan Adat Papua, yang terlebih dahulu sudah berhadapan dengan isu pertambangan.

"Seperti di Papua, Masyarakat Adat Papua mendapatkan sekitar 10 persen dari tambang Freeport dan diperuntukan bagi masyarakat adat Papua, kenapa masyarakat adat Gayo tidak bercontoh dengan itu?" Jelas Tagore.

Ia menegaskan, meski mendapat kritikan, pihaknya tidak akan mengambil statemen apapun terkait tambang, sampai dengan kajian ilmiah tambang ini selesai dibahas dengan melibatkan Dewan Adat Dayak dan Dewan Adat Papua.

"Kami akan mempelajari dari kedua dewan adat itu, bagaimana keuntungan dan kerugian tambang, baru kami mengeluarkan statemen, apalagi kami ingin mendaftarkan DAG ke PBB," ucapnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MLTR Mendapat Sambutan Hangat Saat Konser di Semarang

MLTR Mendapat Sambutan Hangat Saat Konser di Semarang

Regional
Fakta Lengkap Banjir dan Longsor di Agam, Diduga karena Pembalakan Liar hingga Tetapkan Status Tanggap Darurat

Fakta Lengkap Banjir dan Longsor di Agam, Diduga karena Pembalakan Liar hingga Tetapkan Status Tanggap Darurat

Regional
[POPULER NUSANTARA] Respon Wishnutama soal Bali Tak Layak Dikunjungi | Driver Ojek Online Minta Maaf

[POPULER NUSANTARA] Respon Wishnutama soal Bali Tak Layak Dikunjungi | Driver Ojek Online Minta Maaf

Regional
Fakta Bali Disarankan Tak Dikunjungi Pada 2020, Tanggapan Pemerintah hingga Akan Kumpulkan Pelaku Pariwisata

Fakta Bali Disarankan Tak Dikunjungi Pada 2020, Tanggapan Pemerintah hingga Akan Kumpulkan Pelaku Pariwisata

Regional
Angin Puting Beliung di Enrekang, 6 Rumah Rusak, 1 Nyaris Roboh

Angin Puting Beliung di Enrekang, 6 Rumah Rusak, 1 Nyaris Roboh

Regional
Warga Surabaya Ingin Risma Buat Taman Berisi Pohon Tabebuya

Warga Surabaya Ingin Risma Buat Taman Berisi Pohon Tabebuya

Regional
Lima Gempa Bumi Guncang Sumbar dalam Kurun Seminggu

Lima Gempa Bumi Guncang Sumbar dalam Kurun Seminggu

Regional
Kulon Progo Bakal Terapkan Denda hingga Penjara bagi Perokok di Kawasan Tanpa Rokok

Kulon Progo Bakal Terapkan Denda hingga Penjara bagi Perokok di Kawasan Tanpa Rokok

Regional
Turis Belanda Tewas Bunuh Diri, Tinggalkan Surat Wasiat Minta Maaf

Turis Belanda Tewas Bunuh Diri, Tinggalkan Surat Wasiat Minta Maaf

Regional
Izin Operasional Bandara Notohadinegoro Jember Mati Sejak Maret 2018

Izin Operasional Bandara Notohadinegoro Jember Mati Sejak Maret 2018

Regional
Kronologi Bentrok Antar Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Kronologi Bentrok Antar Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Regional
Setelah 48 Jam, Akses Jalan yang Tertutup Longsor di Agam Bisa Terbuka

Setelah 48 Jam, Akses Jalan yang Tertutup Longsor di Agam Bisa Terbuka

Regional
Nenek Hilang 7 Hari di Hutan, Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian

Nenek Hilang 7 Hari di Hutan, Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian

Regional
Investor Serbu Jateng, Nilai Investasi Masuk Capai Rp 211,19 Triliun

Investor Serbu Jateng, Nilai Investasi Masuk Capai Rp 211,19 Triliun

Regional
Gubernur Olly Lobi Pemerintah Pusat agar KTT G20 Tahun 2023 Digelar di Sulawesi Utara

Gubernur Olly Lobi Pemerintah Pusat agar KTT G20 Tahun 2023 Digelar di Sulawesi Utara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X