Pasca-kerusuhan Jayapura, Ratusan Turis Asing Batalkan Perjalanan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus, berdampak signifikan bagi dunia pariwisata Papua.

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Papua menyebut, ratusan turis asing membatalkan pemesanan perjalanannya akibat kerusuhan di Jayapura.

"Banyak pembatalan, kalau tur biasa kemarin yang sudah batalin sekitar 100, lalu kapal pesiar yang harusnya masuk pada 12 September itu kan sekitar 500-an orang," ujar Ketua Asita Papua, Iwanta Parangin-Angin, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (18/9/2019).

Dengan mahalnya harga tiket penerbangan dan paket wisata di Papua, mayoritas wisatawan yang datang adalah warga negara asing (WNA).

Baca juga: Ketua KNPB Dalang Kerusuhan Jayapura Ditangkap Saat Kendarai Motor Curian

Turis asing, terang Iwanta, selalu merencanakan perjalanan wisatanya jauh-jauh hari, sehingga meski kerusuhan terjadi pada akhir Agustus, pembatalan sudah dilakukan untuk perjalanan beberapa bulan ke depan.

"Sampai Oktober saja sudah ada pembatalan, biasanya turis begitu lihat berita kurang baik langsung batalkan bookingan. Jadi sampai Oktober sudah sekitar 150 turis yang membatalkan," tuturnya.

"Paling banyak yang membatalkan itu turis Eropa, kita rugi lumayan besar," sambungnya.

Kini, turis dari beberapa negara pun dikatakannya terus menanyakan situasi Papua.

Kepada calon turis yang ingin membatalkan pesanannya, ia mengaku menawarkan dua opsi kepada mereka.

"Kita tawarkan dua opsi, mau batalkan atau tunda, lebih banyak pilih batal," katanya.

Iwanta berharap, pemerintah dan aparat keamanan bisa segera mengembalikan situasi Papua seperti semula dan mulai membangun kembali kepercayaan wisatawan.

Baca juga: Polda Papua Tangkap Ketua KNPB, Tersangka Dalang Kerusuhan Jayapura

Dampak kerusuhan, sambungnya, diyakini masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan.

"Butuh beberapa bulan bila kondisi seperti ini, sekitar lima bulanan, memang efeknya besar," ucap Iwanta.

Sebelumnya diberitakan, dari sisi perhotelan, hingga kini tingkat hunian (okupansi) masih sangat minim dan banyak terjadi pembatalan pemesanan kamar.

"Terutama pembatalan Popnas, sebagian juga acara pemerintahan batal," ujar Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua, Sahril Salim.