Duduk Perkara Anggota DPRD Bandung Jadi Tersangka Korupsi Alkes RSUD di Padang

PADANG, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kota Bandung, Jawa Barat berinisial IH (59) yang ditahan polisi setelah jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD dr Rasidin Padang, Sumatera Barat sebelumnya adalah direktur PT SMP, rekanan RSUD.

IH saat ini merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 dari Partai Demokrat.

"Dia anggota DPRD Bandung periode ini. Saat terjadi kasus, dia adalah direktur PT SMP, rekanan dari RSUD," kata Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edryan Wiguna yang dihubungi Kompas.com, Selasa (17/9/2019).

Erdyan mengatakan IH ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan empat orang lainnya. Salah satunya adalah mantan Dirut RSUD, AS.

Baca juga: Anggota DPRD Bandung Ditahan di Padang, Terkait Kasus Korupsi Alkes RSUD

Sebelumnya diberitakan, seorang anggota DPRD Kota Bandung, Jawa Barat berinisial IH (59) ditahan polisi setelah jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD dr Rasidin Padang, Sumatera Barat.

Kasusnya tersebut berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016.

Awal terjadinya korupsi

Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp 10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD  untuk melakukan penelahaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Bandung Benarkan Anggotanya Ditahan di Polresta Padang

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin.

Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang.

PT SMP menang lelang, nilai kontrak Rp 9 Miliar

Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT  SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp 9 miliar. 

Pelaksanaan kontraknya dimulai tanggal 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Baca juga: Anggota DPRD Bandung yang Ditahan di Padang dari Partai Demokrat

Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak.

Tak lama kemudian, ada laporan dugaan korupsi dari proyek itu ke polisi, dan polisi kemudian melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi itu.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diketahui kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 5 miliar.

Tersangka dijerat dengan pasal dan pasal 3 Undang-undang 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: KPK Tetapkan Eks Kadis PKAD dan Dua Mantan Anggota DPRD Bandung Jadi Tersangka