Kompas.com - 16/09/2019, 12:16 WIB
Seorang petugas pemadam kebakaran berupaya mematikan api yang melanda kawasan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/09). Tagar #IndonesiaDaruratAsap mulai muncul pada Sabtu (14/09) dan sudah ada 16.300 cuitan menggunakan tagar ini hingga pukul 15.40 WIB dok BBC IndonesiaSeorang petugas pemadam kebakaran berupaya mematikan api yang melanda kawasan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/09). Tagar #IndonesiaDaruratAsap mulai muncul pada Sabtu (14/09) dan sudah ada 16.300 cuitan menggunakan tagar ini hingga pukul 15.40 WIB
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Pemerintah disarankan segera menangani dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Di sisi lain, BNPB mengaku kewalahan lantaran peralatan yang dimiliki tak cukup mumpuni memadamkan api dengan cepat.

Warga di Pekanbaru, Riau dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015.

Lilis Alice, seorang warga Palangkaraya, bercerita terpaksa menutup semua ventilasi udara rumahnya dengan karton sejak awal September lalu. Gara-garanya, asap sudah tak bisa dibendung.

Baca juga: Kabut Asap di Palangkaraya Semakin Pekat, Sekolah Diliburkan

Kata dia, lantai rumahnya menjadi licin dan agak berminyak. Gorden yang tadinya berwarna putih, berubah jadi kecoklatan. Agar udara tidak pengap, ia mengandalkan kipas angin.

"Sudah dua minggu sudah tidak buka jendela dan pintu. Asap ini sudah masuk ke rumah," ujarnya kesal ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (15/9/2019).

"Kalau pagi, kayak tinggal di negeri di atas awan. Gelap-gelapan. Jadi kalau di dalam rumah, saya nyalakan lampu, saking gelapnya," sambungnya.

Baca juga: Dampak Kabut Asap, Puluhan Ribu Warga Terserang ISPA hingga Warga Salat Minta Hujan

Seorang ibu dan anaknya mengenakan masker medis saat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/9/2019). dok BBC Indonesia Seorang ibu dan anaknya mengenakan masker medis saat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/9/2019).

Pantauan Lilis, jarak pandang di Palangkaraya hanya 200 meter. Parahnya, udara mulai menguning tanda sudah sangat buruk. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Palangka Raya merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tertanggal 15 September pukul 15.00 WITA, termasuk kriteria berbahaya.

Gara-gara asap pula, ia harus bolak-balik ke rumah sakit karena sakit tenggorokan. Dokter mengatakan, sakitnya itu karena menghirup asap.

"Masyarakat kan keluhan di sini mata pedas, tenggorokan sakit, badan terasa nggak enak. Kalau saya ke dokter dua kali. Sempat sembuh, tapi kena lagi," tukasnya.

"Ini kayaknya sama seperti tahun 2015."

Baca juga: Posko Kesehatan dan Call Center Disiagakan untuk Korban Kabut Asap Riau

Senada dengan Lilis, warga Pekanbaru, Ilham juga mengatakan begitu. Menurutnya buruknya udara menyerupai kondisi empat tahun silam; udara menguning dan bau asap pekat.

"Aroma (asap) sudah tajam tercium. Tajam banget. Sama kayak tahun 2015," ujarnya geram saat dihubungi BBC News Indonesia.

Ilham juga menutup ventilasi udara rumahnya dengan plastik, agar asap tak masuk ke rumah. Untungnya ia punya alat pembersih udara dan AC, dengan begitu setidaknya bernapas lebih lelusa. Tapi istrinya kena iritasi kulit.

"Jadi istriku, nggak pernah kena iritasi sama asap selama ini. Tapi di kulit mukanya merah-merah dan bentol juga mengelupas. Saat dibawa ke IGD, ternyata penyebabnya iritasi asap," jelas Ilham kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Ini Penyebab Bayi 4 Bulan di Sumsel Meninggal, Sesak Napas Diduga Terpapar Kabut Asap

Seorang warga yang mengenakan masker melintas di dekat papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/9/2019). Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru menyatakan kualitas udara menurun jadi tidak sehat akibat tercemar asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). dok BBC Indonesia Seorang warga yang mengenakan masker melintas di dekat papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/9/2019). Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru menyatakan kualitas udara menurun jadi tidak sehat akibat tercemar asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Riau, Yohanes, mengatakan sejak akhir Agustus lalu Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di wilayahnya turun-naik di angka 400 atau termasuk kategori berbahaya.

Setidaknya sudah 11.654 pasien yang datang ke puskesmas di seluruh kabupaten dan kota dengan mayoritas gejala infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Karena itu, kaya Yohanes, pihaknya membagikan setidaknya satu juta masker hijau ke masyarakat.

"Jadi keluhannya ada pneumonia dan ISPA. Tapi kebanyakan ISPA. Kami juga bagikan masker biasa, bukan N95, karena masker itu sirkulasi udaranya tidak cocok untuk situasi begini. Kalau digunakan 5-10 menit, akan sesak," jelasnya.

Dia juga menegaskan, semua biaya pengobatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini ditanggung pemerintah.

Baca juga: Korban Asap ke Posko Kesehatan Kian Banyak, Obat-obatan Menipis


Peralatan pemadaman tidak cukup, tapi pemerintah belum minta bantuan

Petugas Manggala Agni Daops Pekanbaru berusaha memadamkan bara api kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/9/2019). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang masih terjadi mengakibatkan sejumlah wilayah di Provinsi itu terpapar kabut asap yang menyebabkan kualitas udara memburuk. dok BBC Indonesia Petugas Manggala Agni Daops Pekanbaru berusaha memadamkan bara api kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/9/2019). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang masih terjadi mengakibatkan sejumlah wilayah di Provinsi itu terpapar kabut asap yang menyebabkan kualitas udara memburuk.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejak Januari hingga Agustus tahun ini luas lahan yang terbakar mencapai 328.724 hektar. Setidaknya ada enam provinsi termasuk kategori parah kebakaran lahan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Untuk memadamkan kebakaran itu, Kepolisian mengirim lima ribu personel. Sementara BNPB mengerahkan 32 helikopter water bombing dan 10 helikopter patroli. Meski, menurut Juru bicaranya, Agus Wibowo, masih kurang.

"Enggak cukup, kurang lah. Lahan yang terbakar itu kan luas sekali dan banyak lokasi-lokasi (yang hendak dipadamkan) dengan water bombing enggak bisa langsung padam. Karena kebakarannya besar," jelasnya.

"Jadi memang kami berusaha mencegah jangan sampai merembet. Jadi mengurangi," sambungnya.

Baca juga: Kabut Asap Menebal, Penerbangan Lokal di Lingga, Riau, Dibatalkan

Karena jumlah helikopter yang terbatas itu proses pemadaman, kata dia, "perlu waktu lama".

"Intinya kebakaran sangat luas, jadi berat memadamkannya," tukasnya.

Helikopter water bombing itu, kata Agus Wibowo, disebar ke enam provinsi. Terbanyak dikerahkan ke provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, ada juga pesawat Hercules milik TNI yang digunakan untuk penyemaian hujan buatan. Kendati, pergerakan awan masih belum terlihat.

Namun demikian, pemerintah belum meminta bantuan dari negara lain. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jati Witjaksono, mengatakan pemerintah menjaga harkat dan martabat negara.

"Semua sudah gerak. Nanti kalau kita minta bantuan, kita dilecehkan lagi, 'ah gitu aja minta bantuan...'. Makanya kita menjaga harkat dan martabat negara kita. Kita kan malu kalau minta bantuan negara lain," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Pemprov Riau Buka 14 Posko Bagi Korban Asap Pekanbaru, Ini Daftarnya

Petugas Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjalan usai menyegel lahan perusahaan asal Malaysia PT Adei Plantation and Industry di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (13/9/2019). dok BBC Indonesia Petugas Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjalan usai menyegel lahan perusahaan asal Malaysia PT Adei Plantation and Industry di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (13/9/2019).

Catatan KLHK, hingga saat ini sudah 42 perusahaan yang disegel konsesinya untuk diteliti dan diselidiki terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dari angka itu, lima di antaranya milik perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia. Akan tetapi pihaknya, kata Jati, pihaknya tidak bisa mempublikasikan nama-nama perusahaan tersebut.

"Itu kan informasi yang dikecualikan. Karena belum keputusan pengadilan, masih penyelidikan. Kalau dibuka, nanti kabur semua," tuturnya.

Sementara terkait rencana pemerintah mengirim surat protes ke Duta Besar Malaysia karena menuding Indonesia sebagai penyebab tunggal munculnya asap di negara itu, belum ada tindak lanjut.

"Belum, masih dipersiapkan dan lihat perkembangan. Kalau dari mereka protes, ya kita jawab."

Menurut Jati, asap karhutla tidak hanya berasal dari Indonesia tapi juga Malaysia, kendati diakuinya tidak sebesar Indonesia.

"Tapi di negara mereka ada titik api dan kebakaran di Semenanjung Malaya juga Serawak ada hotspot terpantau."

Baca juga: Lahan 26 Perusahaan Sawit di Kalbar Disegel Terkait Karhutla, Ini Daftarnya

Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya meredakan api yang melalap kawasan di Pekanbaru, Riau, Jumat (13/9/2019). dok BBC Indonesia Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya meredakan api yang melalap kawasan di Pekanbaru, Riau, Jumat (13/9/2019).

Malaysia sebelumnya menyebut terkena dampak asap dengan kualitas udara di sejumlah negara bagian termasuk Kuala Lumpur menjadi tidak sehat selama beberapa hari terakhir.

Sedangkan di Singapura, perlombaan Formula 1 terancam batal. Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) menyatakan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Singapura semakin memburuk, dan sudah mencapai angka 112 atau kategori tidak sehat di beberapa daerah pada Sabtu malam.

Baca juga: 5 Fakta Dampak Kabut Asap Karhutla, Udara Tak Sehat hingga Menyiksa Rakyat


Pemerintah tak usah malu minta bantuan

Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru, Kodim 0301 Pekanbaru dan Masyarakat Peduli Api (MPA) berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/9/2019). Kebakaran lahan gambut yang masih terus terjadi membuat Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Riau kembali terpapar kabut asap.ANTARA FOTO/RONY MUHARRMAN Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru, Kodim 0301 Pekanbaru dan Masyarakat Peduli Api (MPA) berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/9/2019). Kebakaran lahan gambut yang masih terus terjadi membuat Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Riau kembali terpapar kabut asap.
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, menyarankan agar pemerintah berhenti berpolemik tentang kabut asap antarnegara. Sebab hal itu hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata internasional.

"Kita harusnya ambil tanggung jawab dan kalau mau tegas, ya tegas. Misalnya ada lima perusahaan Malaysia dan Singapura, oke lah diumumkan ke publik, tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk mengawasi dan kalau melanggar jatuhkan sanksi," jelas Henri.

"Jadi jangan digeser ke isu antarnegara. Karena perusahaan-perusahaan itu beroperasi di Indonesia atas izin pemerintah juga kan," sambungnya.

Justru, kata dia, karena kondisi dampak asap kebakaran hutan dan lahan ini sudah "sangat parah", Henri menyarankan pemerintah untuk tak malu meminta bantuan negara lain.

Baca juga: Sumsel Minta Tambahan Helikopter Pengebom Air untuk Atasi Karhutla

Baginya yang terpenting adalah keselamatan warga.

"Ini sudah isu kemanusiaan dan ini menurut saya sih pemerintah bisa mengkalkulasi itu dan kalau butuh (bantuan) nggak usah malu-malu. Jangan sampai terulang lagi lah tragedi tahun 2015," tukasnya.

"Beberapa hari ini sudah parah banget. Ini soal keselamatan orang, dampak terhadap manusia sudah jelas gitu kok."

Henri juga menilai, meluasnya kebakaran hutan dan lahan tahun ini terjadi kembali karena lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap para pemilik konsesi.

"Kalau saya lihat, yang nggak kelihatan itu isu soal penataan atau pengawasan terhadap izin. Bagaimana review atau audit izin jadi penting. Itu yang selama ini nggak terlihat kentara."

Baca juga: Atasi Karhutla di Riau, Pemerintah Siagakan 3 Pesawat untuk Hujan Buatan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X